oleh

Takut sama Kaus

Oleh Lukman M, Redaktur Bontang Post

PEKAN lalu, publik Kaltim khususnya Samarinda dihebohkan dengan aksi persekusi warga atas pemotor yang mengenakan kaus bertuliskan #2019GantiPresiden. Persekusi yang terekam kamera ponsel itu lantas viral dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, selain merupakan tindakan melanggar hukum, aksi persekusi tersebut diduga melibatkan tiga oknum anggota DPRD Samarinda.

Tentu saja tindakan tersebut sangat disayangkan, apalagi bila ada keterlibatan oknum legislator di situ. Wakil Rakyat yang sejatinya memberi contoh, malahan dengan terang-terangan melakukan tindakan melanggar hukum, persekusi yang terbilang cukup brutal. Bagaimana tidak, dalam video yang beredar, dua pengendara motor tersebut dipaksa menanggalkan kaus yang dikenakannya, dipermalukan di tengah jalan.

Kondisi semakin runyam tatkala komentar salah seorang oknum anggota DPRD tersebut dianggap menistakan khilafah, sistem hukum yang berlandaskan aturan Islam. Sehingga membuat salah satu parpol melakukan unjuk rasa meminta ketegasan terhadap perilaku tak terpuji tiga anggota dewan tersebut.

Pasalnya, menurut parpol tersebut, meski tidak diterapkan di Indonesia, khilafah diakui sebagai prinsip tata negara yang bersumber dari ajaran Islam. Apalagi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda merasa keberatan dengan pernyataan anggota dewan dimaksud, yang dianggap sudah melecehkan agama. Pihak kepolisian lantas diminta menangkap pelaku persekusi, sementara DPRD Samarinda diminta memberhentikan ketiganya.

Persekusi, sebagaimana diterangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan perburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga yang kemudian disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Sementara dalam bahasa hukum, sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), persekusi bisa dijerat pidana. Setidaknya ada tiga pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku persekusi.

Yang pertama Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368 KUHP Ayat 1 berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Bagikan berita ini!
  • 4
    Shares