Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Opini

Problematika PAW Anggota DPRD Samarinda

Published

on

Dibaca normal 5 menit

Oleh: Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda)

Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap  lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda urung dilakukan. Hal tersebut dikarenakan putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang mengabulkan tuntutan pemohon untuk menunda atau menangguhkan proses PAW terhadap Alphad Syarif, Mashari Rais, Ahmed Reza Fahlevi, Adhigustiawarman dan Saiful. Putusan provisi ini tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 117/Pdt.G/2018/PN Smr.

Seperti diketahui, gugatan perdata ini dilayangkan oleh lima orang yang terdaftar pada pemilu 2014 silam. Yakni Sangidun, Heri Ripani, Salim, Herdy, dan Suriansyah. Alasan pokok dari gugatan tersebut adalah pertanggungjawaban kelima anggota DPRD Samarinda yang seharusnya berlangsung selama lima tahun. Dalil yang digunakan oleh penggugat adalah pasal 37 huruf k Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang menyatakan bahwa, “memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”.

Pertanyaannya adalah, apakah dalil gugatan perdata ini tepat? Apakah putusan provisi majelis hakim PN Samarinda yang menunda proses PAW, memiliki pijakan argumentasi yang kuat? Bagaimana sesungguhnya tafsir terhadap PAW anggota DPRD dikarenakan alasan pindah partai? Tulisan ringkas ini akan memberikan uraian terhadap problematika yang menjadi polemik tersebut.

Pindah Partai

Pertanyaan dasarnya, apa konsekuensi dari anggota DPRD yang pindah partai di tengah masa jabatan? Tentu saja dia harus “diberhentikan” dari jabatannya, yang selanjutnya dilakukan proses PAW. Sebagai catatan, frase kata “diberhentikan” dengan “mengundurkan diri” dalam konteks alasan berhentinya anggota DPRD, adalah dua hal yang berbeda. Rezim pemerintahan daerah, sebenarnya telah mengatur mengenai PAW karena pindah partai ini secara eksplisit. Dan anggota DPRD yang pindah partai di tengah masa jabatan, masuk dalam kategori berhenti dari jabatannya karena diberhentikan.

Sebelumnya1 dari 4 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments