oleh

Kursi Wawali Belum Bertuan  Hingga Kini Dewan Belum Terima Usulan Nama 

SAMARINDA – Tarik ulur mengenai pengisian kursi wakil wali kota (Wawali) Samarinda tak kunjung menemui titik terang. Terlebih semenjak ditinggalkan almarhum Nusyirwan Ismail Februari lalu. Dampaknya, hingga kini kursi orang penting kedua di Kota Tepian itu masih tak bertuan.

Ketua Tim Pansus Tatib Pemilihan dan Penggantian Wawali DPRD Samarinda, Adhigustiawarman mengatakan, hingga kini ketiga partai pengusung yakni Demokrat, PKS dan NasDem yang disebut telah mengajukan calon nama pengganti ke DPRD Samarinda.

Selain itu, tim pansus juga sudah menyurati ke tiga parpol yang bersangkutan agar segera menyerahkan nama kandidat untuk diparipurnakan. Namun nyatanya hingga kini belum ada balasan.

“Yang jelas kami sebagai pansus belum menerima balasan surat itu. Tidak tahu ya kalau di sekretariat,” kata dia, belum lama ini.

Sebab, kalaupun surat tersebut sudah masuk di sekretariat, dia memastikan, pasti akan langsung disampaikan pada tim pansus wawali. “Selama ini kan kabarnya masing-masing partai pengusung sudah mengajukan nama. Tapi mana, secara resminya kami belum ada menerima,” kata dia.

Adhigustiawarman mengatakan, sepengetahuan pihaknya surat pengajuan nama kandidat wawali biasanya dikeluarkan berdasar rekomendasi dewan pimpinan pusat (DPP) setiap parpol. Sehingga, ada kemungkinan bahwa parpol di daerah menunggu rekomendasi dari parpol pusat.

“Seandainya parpol di daerah kabupaten/kota mengeluarkan nama, namun jika DPP tidak merestui, mau bagaimana. Kemungkinan itu yanng mereka tunggu,” kata dia.

Sebab, berdasar pengalaman pihaknya, proses pengajuan nama calon wawali tersebut memang paling lama terletak pada parpol pengusung. Karena adanya kepentingan berbagai pihak. “Kami selaku pansus hanya bisa menunggu, yang jelas kami juga maunya cepat,” ujarnya.

Kendati demikian, ia tidak menampik jika ada kemungkinan bahwa kepala daerah dalam posisi serupa ingin memimpin roda pemerintahan seorang diri. Sebab dengan begitu tidak akan ada intervensi kebijakan dari pihak lainnya.

Bagikan berita ini!
  • 1
    Share