oleh

Bansos “Hanya” Rp 22,45 Miliar  Usulan Rp 80 Miliar Ditolak, Pemprov Tak Miliki Data Akurat 

SAMARINDA – Tarik ulur sisi belanja hibah bantuan sosial (bansos) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 antara anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya mencapai titik temu. Pasalnya, pemerintan provinsi (pemprov) telah menyepakati pengalokasian bansos senilai Rp 22,45 miliar. (selengkapnya lihat grafis).

Anggota DPRD Kaltim, Ahmad Rosyidi menuturkan, alokasi anggaran untuk hibah bansos di APBD Perubahan tersebut sudah sesuai prosedur. Sebab banyak pengajuan yang telah mendapat persetujuan dari Pemprov Kaltim.

Namun pada saat input data di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, proposal pengajuan hibah bansos sejatinya akan ditunda pada 2019. Sebab, arsip pengajuan bansos tidak ditemukan di Pemprov Kaltim.

“Padahal sudah ada tanda terima, tanda pengajuan, sudah ada rekomendasi dari Dinsos (Dinas Sosial, Red.). Misalnya forum di Balikpapan. Ketika tidak ditemukan karena kesalahan di Pemprov tidak bisa dianggarkan,” katanya.

Persoalan perdataan tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat yang mengajukan hibah bansos. “Karena tidak profesional, proposal hilang dan masyarakat yang terbebani. Kasian sudah jauh-jauh mengajukan permohonan,” ucapnya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengungkapkan, sejatinya hibah bansos diajukan senilai Rp 80 miliar telah direncanakan sejak 2016. Namun penganggarannya ditunda karena terjadi defisit anggaran pemerintah daerah. Saat ini, bansos kembali ditagih masyarakat Benua Etam.

“Masyarakat yang telah ada daftar namanya ini mengeluh semua pada DPRD. Kenapa hibah bansos ini tidak cair? Itu pertanyaan mereka ke DPRD. Kami minta di rapat Banggar supaya itu dimasukkan,” kata Sarkowi.

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Restuardy Daud mengaku akan mengecek proposal pengajuan hibah bansos tersebut. Dia menyebut, setelah ditandatangani noda kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maka alokasi dana bansos tersebut tidak lagi dapat diubah. Artinya, hibah itu sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

Bagikan berita ini!
  • 3
    Shares
loading...