oleh

Herwan Legawa Tinggalkan Karang Paci  Demi Penuhi Persyaratan Pencalegan Usai Pindah Partai 

SAMARINDA – Silang sengkarut penggantian antar waktu (PAW) antara dua kubu yang sempat berseteru di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kaltim, akhirnya menuai titik terang. Pasalnya, Herwan Susanto mengaku legawa diganti oleh Nixon Butarbutar di keanggotaan DPRD Kaltim.

Kata Herwan, setelah memilih bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), secara otomatis dirinya akan diganti dari Gedung Karang Paci. Selain merujuk pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), penggantian tersebut sebagai prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) di pemilu 2019.

“Secara ketentuan dan regulasi, saya pun harus menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Pada saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red.) kan saya sudah harus mundur dari DPRD. Dengan begitu, hak-hak saya sebagai anggota DPRD itu dicabut,” jelasnya, Senin (24/9) kemarin.

Politisi yang pernah memimpin DPD Partai Hanura Kaltim selama 10 tahun itu menyatakan, secara otomatis setelah dirinya mundur dari anggota DPRD, penggantinya di dewan yakni Nixon Butarbutar. Herwan mengaku, penggantian dirinya di alat kelengkapan dewan (AKD) juga sudah sesuai aturan.

“Saya bukan kayak orang lain harus menuntut lagi. Karena penggantian ini sudah sesuai aturan,” tutupnya.

Diwartakan, sejak awal Januari 2018, riak-riak perebutan kekuasaan di internal DPD Partai Hanura Kaltim mulai mencuat di publik. Kala itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Samarinda, Berau, dan Mahakam Ulu menyatakan mendukung Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar sebagai ketua umum dan sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura.

Sementara Herwan Susanto kekeh berada di kubu Daryatmo. Dia menilai, keduanya sah sebagai pimpinan partai berdasarkan mekanisme internal partai yang dibentuk Wiranto itu. Di sisi lain, kubu OSO mendapat legitimasi lewat SK kepengurusan dari Mendagri, Tjahjo Kumolo. Dengan begitu, pemerintah hanya kubu OSO sebagai pengurus yang sah.

Bagikan berita ini!
  • 3
    Shares