Jangan Kebiri KPK

Oleh: Nason Nadeak, SH.,MH

(Pimpinan Law Office Nason Nadeak, SH, MH & Associates)

Upaya Pemerintah untuk melahirkan Undang-Undang tentang Penyadapan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah beredar di berbagai kalangan, merupakan hal yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana salah satu tugas pemerintah adalah mewujudkan keamanan serta ketenangan bagi warganya. Baik pada saat warganya bertindak maupun sebagai jaminan apabila terdapat tindakan-tindakan yang berlebihan dari negara.

Selain itu, upanya pemerintah membuat undang-undang yang baru, merupakan suatu tindakan untuk membangun sikap dan tingkah laku warganya ke arah yang lebih maju untuk mengisi  vakum rech (kekosongan hukum) yang disebut Prof Muhtar Kusumaatmaja dengan istilah, law as a tool of social engineering (hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat).

Oleh karenanya, kiranya kita semua setuju apabila pembuatan RUU tentang  Penyadapan tersebut dibuat untuk menguatkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan mengatur hal-hal yang belum diatur. Sehingga dapat menguatkan kewenangan lembaga tertentu untuk melakukan penyadapan.

Namun akan lain halnya jika dalam materi RUU tersebut justru mengebiri hak penyadapan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita ketahui bahwa salah satu keberhasilan dari KPK dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi adalah melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang tentu terlebih dahulu didasarkan pada penyadapan.

Saya sangat khawatir jika dengan RUU itu justru meghilangkan kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan. Bisa saja itu dianggap sebagai pesan bahwa pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Jokowi, tidak serius memberantas korupsi. Sebab KPK akan berkurang fungsinya dengan hilangnya kewenangan melakukan penyadapan.

Mungkin kita masih perlu mengingat lahirnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam salah satu pasalnya memperbolehkan mantan koruptor untuk ikut dalam kontestasi pemilu.  Oleh karenanya, apabila negara (eksekutif dan legislatif) menganggap bangsa ini telah mengalami darurat korupsi, maka seharusnnya pasal dalam undang-undang pemilu yang memperbolehkan mantan koruptor ikut dalam  pemilihan legislatif, tidak perlu terjadi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Anda mungkin juga berminat
Comments

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept