Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Mantan Karyawan Menangkan Gugatan, Manajemen Hotel Mesra Diminta  Bayar Rp 90 Juta 

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) telah membawa sengketa berkepanjangan antara Rusna Romeo dan hotel Mesra. Senin (15/10) lalu, silang sengkarut kasus tersebut menuai titik akhir di PHI Samarinda.

Kuasa hukum ahli waris Rusna Romeo, Nason Nadeak mengungkapkan, almarhumah bekerja di hotel yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Samarinda itu sejak 1991. Pada 30 Februari 2016, perempuan yang meninggal tahun lalu itu dihentikan dari pekerjaannya.

Penyebabnya, bawahan Rusna di bagian finansial hotel Mesra melakukan mark-up anggaran. Lalu pimpinan perusahaan membebankan tanggung jawab tersebut pada Rusna.

Pihak hotel beralasan, kesalahan bawahan harus dibebankan pada pimpinan. Karenanya, manajemen menghentikan Rusna dari pekerjaannya. Langkah tersebut diambil tanpa disertai penetapan PHI.

“Sempat dilakukan mediasi di Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Red.). Setelah dimediasi, keluarlah anjuran. Perusahaan menolak anjuran itu,” ungkap Nason, Selasa (16/10) kemarin.

Disnakertrans Kaltim menganjurkan pimpinan hotel Mesra membayar pesangon kepada Rusna senilai Rp 49 juta. Ketika perempuan itu meninggal pada 5 November 2017, pesangon yang dianjurkan Disnakertrans tak kunjung dibayar.

“Lalu kami ajukan gugatan pada 5 September 2017. Sidang pertama sudah mengarah pada perdamaian. Berikutnya dibuat draf. Kemudian di sidang ketiga, majelis membuat penetapan damai,” ujarnya.

Dalam gugatan itu, Nason meminta pimpinan hotel membayar pesangon, uang ganti perumahan, dan beban lainnya senilai Rp 133 juta. Jumlah tersebut didasarkan pada beban kerja sejak perempuan dua anak itu bekerja hingga meninggal dunia pada akhir 2017.

Hitungan masa kerja sampai meninggal dunia tersebut muncul karena PHK dilakukan tanpa penetapan PHI. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, perusahaan tidak diperbolehkan melakukan PHK tanpa disertai penetapan di PHI.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments