Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Raperda RZWP3K Syarat Kepentingan?  Walhi dan Jatam Minta Dewan Stop Godok Aturannya

Published

on

Dibaca normal 3 menit

SAMARINDA – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendesak DPRD menghentikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaltim (RZWP3K). Sebab raperda tersebut dapat membawa banyak kerugian bagi daerah.

Direktur Walhi Kaltim, Fathur Roziqin berpendapat, penghentian itu dilakukan  hingga sejumlah industri ekstraksi sumber daya alam (SDA) mengantongi izin usaha pertambangan (IUP).

“Pembahasan RZWP3K Kaltim dihentikan sampai sejumlah industri mengurus IUP. Kami minta juga dicabut izin industri di kawasan lindung geologi karst Sangkulirang Mangkalihat maupun di kawasan konservasi pesisir Biduk-Biduk dan Derawan,” tegasnya, Selasa (16/10) kemarin.

Dia berpendapat, sebagian besar kawasan pesisir di Kaltim terhubung dengan karst yang kaya sumber daya air tawar. Kawasan itu telah dikuasai tambang, pabrik semen, hutan tanaman industri, perkebunan sawit, dan pelabuhan terminal khusus.

Kehadiran industri itu mengancam ekosistem karst Sangkulirang Mangkalihat Kutai Timur yang menjadi penopang kelangsungan hidup nelayan dan ekosistem laut.

Merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Kaltim nomor 1 tahun 2016-2036, luas kawasan Sangkulirang Mangkalihat mencapai 1,8 juta hektare.

Di tengah kawasan lindung tersebut telah berlangsung pembangunan fisik pabrik, tambang semen, dan pelabuhan terminal khusus.

“Sedangkan 307.337 hektare di antaranya ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi karst. Namun ironinya sebanyak 37 izin lokasi diterbitkan di kawasan itu,” terangnya.

Selain itu, raperda tersebut belum melindungi hak para nelayan. Faktanya nelayan di Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Paser telah diabaikan haknya untuk menentukan zonasi tradisional tangkap nelayan.

“Setidaknya kami mengindentifikasi sejak September 2017 hingga September 2018, sudah ada empat kasus yang terjadi berkaitan dengan rusak dan tercemarnya wilayah tangkapan nelayan,” bebernya.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca