Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Warga Tuding Ada Rekayasa  Izin Masjid di Kinibalu, Pemkot Tak Ajukan Banding 

Published

on

Dibaca normal 3 menit

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan tidak akan mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tentang perintah menerbitkan izin mendirikan bangungan (IMB) masjid di lapangan Kinibalu.

Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan, putusan yang inkrah tidak dapat lagi diganggu gugat. “Sekarang yang menjadi permasalahan, apakah putusan tersebut akan diikuti atau tidak,” ujarnya.

Sugeng tidak mau berandai-andai mengenai sikap yang akan diambil pemkot. Sebab kepastian mengenai putusan itu baru akan dibicarakan setelah Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang kembali dari dinas luar kota.

“Pak Wali sudah rapat dengan Kemendagri mengenai perjanjian SKB (Surat keputusan bersama, Red.) tiga menteri. Rencananya Senin mendatang kami akan bertemu Pak Wali dan mengambil sikap. Apabila keputusannya sudah ada, siangnya akan langsung diteken,” ucapnya.

Mengenai sanksi yang akan diberikan jika pemkot melewati tenggat waktu yang diberikan, Sugeng belum dapat mengomentarinya. Dia hanya meyakinkan, wali kota telah mengetahui permasalahan tersebut. “Kita belum tahu juga, nanti dilihat lagi. Yang  jelas Pak Wali sudah tahu,” katanya.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda dituntut segera mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk proyek masjid di lapangan Kinibalu. Sesuai dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda bernomor 9/P/FP/2018/PTUN.SMD, majelis hakim mengabulkan semua tuntutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Apabila dalam masa lima hari kerja pemkot tidak melaksanakan putusan tersebut, maka akan dikenai sanksi berupa uang paksa senilai Rp 2,5 juta per hari. Dan pemberhentian sementara Kepala DPMPTSP Samarinda dengan atau tanpa memperoleh hak jabatan.

Menanggapi sikap pemkot tersebut, kuasa hukum warga Kelurahan Jawa dan Kelurahan Bugis, Achmad Jayansyah menyebut, putusan pengadilan itu telah mencederai proses pengurusan IMB. Lantara proses pengurusan IMB itu diduga cacat hukum dan sarat rekayasa.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca