Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]

Connect with us
Bermita Bersama Kami

Kaltim

RPJMD Tak Rampung Tahun ini Bakal Disahkan DPRD pada Maret 2019

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim periode 2018-2023 dipastikan tidak dapat dirampungkan pada tahun ini. Pasalnya, tim yang ditunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor-Hadi Mulyadi itu masih merancang rencana pembangunan lima tahunan tersebut.

Belum rampungnya penggodokan RPJMD Kaltim itu tentu saja akan berimbas pada rujukan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Sebab pada APBD disusun berdasarkan RPJMD.

Sekretaris Tim Penyusun RPJMD Kaltim, Zaenal Haq mengatakan, penyusunan APBD 2019 dapat merujuk pada visi dan misi Isran Noor disampaikan di rapat peripurna DPRD, Senin (22/10) kemarin.

“Visi dan misi yang tadi (kemarin, Red.) disampaikan di depan paripurna itu sudah resmi jadi lembaran daerah. Karena ini namanya APBD transisi. Rujukan RPJMD yang lama sudah tidak berlaku,” ucapnya.

Kata Zaenal, visi dan misi yang telah disampaikan gubernur tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan dengan membuat surat keputusan. Hal itu sebagai tanda DPRD menerima dokumen visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

“Tetapi tanpa dibuatkan surat keputusan pun, itu enggak apa-apa. Karena sudah ada bukti tanggal paripurna, notulensi, dan tanda rapat. Yang penting di undang-undang itu, visi dan misi sudah disampaikan di paripurna,” tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut, pada akhir Oktober 2018 ini pihaknya akan melakukan uji publik terhadap RPJMD itu. Kemudian dilanjutkan penyusunan lampiran yang memuat sasaran, tujuan strategis, dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Untuk dijadikan acuan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kemudian kami melaksanakan musrembang (musyawarah rencana pembangunan, Red.) RPJMD. Itu kira-kira kami laksanakan akhir November. Setelah itu, di bulan Desember kami ajukan di DPRD untuk dibahas dan disahkan menjadi perda (peraturan daerah, Red.),” bebernya.

Tahapan berikutnya, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang RPJMD Kaltim. Maksimal selama tiga bulan akan dibahas di internal pansus.

“Taksiran kami, Maret 2019 sudah menjadi perda RPJMD. Memang penyusunan dan pengesahannya lewat dari tahun ini. Tahapannya masih berjalan,” katanya.

Pada tahun pertama pemerintahan Isran-Hadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan terlebih dulu mendahulukan penanganan banjir di Samarinda, Bontang, dan Balikpapan. Selain itu, pihaknya akan memfokuskan penyelesaian masalah kekeringan, persediaan air baku, dan peningkatan insentif guru SMA/SMK Negeri.

“Juga prioritasnya pada anggaran-anggaran yang bisa mengubah cara kerja pegawai pemerintahan. Dalam istilah kami, ada diferensiasi cara kerja pemerintahan sekarang dengan yang sebelumnya,” tutup dia. (*/um)