Connect with us
Lomba Foto Pupuk Kaltim

Samarinda

Dewan Kehormatan Partai Tolak Pemecatan Sokhip DPD Gerindra Kaji Dasar Putusan BK Terkait Pemalsuan Ijazah

Published

on

Dibaca normal 2 menit

SAMARINDA – Dewan Kehormatan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak usulan pemecatan Sokhip dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Akibatnya, pengajuan penggantian antar waktu (PAW) terhadap wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan itu tidak dapat dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Kaltim.

Informasi tersebut didapatkan Metro Samarinda di surat bernomor 10-087/A/MK-GERINDRA/2018. Surat tersebut ditandatangani Mutanto Juwono dan Anwar Ende selaku ketua serta sekretaris Dewan Kehormatan Gerindara.

Adapun pertimbangan Dewan Kehormatan tidak memecat dan memenuhi permintaan PAW terhadap Sokhip yakni keputusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kaltim tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat dan mengganti Sokhip dari Gedung Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.

Dewan partai itu beralasan, kepastian penggunaan surat keterangan ijazah yang dilakukan Sokhip tidak dapat diputuskan BK DPRD Kaltim. Penilaian kepalsuan ijazah tersebut mestinya merujuk pada putusan pengadilan.

Sejauh ini anggota DPRD Kaltim itu belum pernah diputus bersalah di pengadilan. Pun demikian, beberapa saksi membenarkan bahwa Sokhip pernah mengenyam pendidikan di SMK Ahmad Yani Bangil.

Menanggapi surat Dewan Kehormatan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Kaltim, Seno Aji mengatakan, pihaknya telah menerima salinan penolakan pemecatan Sokhip. Bahkan DPD telah menyerahkan salinan itu pada Sekretaris Dewan (Setwan) Kaltim.

“Itu juga sudah kami kirimkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum, Red.) dan lain sebagainya. Namun kami sebagai partai akan melihat kembali proses-proses hukum yang sudah ditetapkan oleh BK,” katanya, Senin (22/10) kemarin.

Selanjutnya, DPD akan mendalami putusan BK DPRD Kaltim. Khususnya data dan bukti penggunaan ijazah palsu yang dilakukan Sokhip. Kemudian data tersebut akan dijadikan dasar untuk dibahas di DPD Gerindra.

“Memang putusan BK itu final dan mengikat. Tetapi ada dua faktor yang menjadi alasan partai. Pertama pemberhentian saudara Sokhip sebagai anggota partai. Masalah ini, internal partai kami yang memutuskannya. Kemudian PAW itu soal lain yang akan kami bicarakan dengan DPP,” terang Seno.

Sebelumnya1 dari 2 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments