Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Kaltim

Evaluasi Pertambangan Mesti Dilakukan!

“Sanksi dan evaluasi jangan hanya sampai pada PT ABN. Tapi harus jadi bahan untuk mengevaluasi perusahaan pertambangan yang lain juga. Terutama yang menambang di bawah radius 500 meter dari pemukiman”. Baharuddin Demmu (Anggota DPRD Kaltim).

SAMARINDA – Bencana tanah longsor yang terjadi di Jalan Kawasan, RT 09, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara, sebagai dampak dari kegiatan pertambangan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN) pada akhir pekan kemarin, mestinya jadi pelajaran bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pertambangan di Kaltim.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menilai, kasus tanah longsor yang terjadi di Sangasanga menjadi tamparan keras bagi pemerintah, terutama Gubernur Kaltim Isran Noor yang menyebut insiden tersebut bukan akibat dari kegiatan pertambangan PT ABN.

Begitupun dengan pernyataan Isran yang menyebutkan, jika lokasi pertambangan PT ABN berjarak di atas 200 meter dari pemukiman warga, telah terbukti salah. Sebab, hasil investigasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dan Inspektur Tambang, longsor terjadi sebagai dampak pertambangan PT ABN.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar Gubernur Isran meralat sikap dan pernyataannya bahwa insiden tanah longsor di Sangasanga bukan karena dampak kegiatan tambang dan memiliki radius di atas 200 meter.

“Terbukti penyebab longsor adalah PT ABN. Dan PT ABN sudah bertanggung jawab, katanya. Sanksinya menutup PIT I West sebelah barat yang jadi lokasi longsor. Dan menurut saya, pejabat publik harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan,” tutur dia, Selasa (4/12) kemarin.

Menurutnya, yang paling terpenting dari persoalan yakni bagaimana pemerintah menjadikan momen itu untuk mengevaluasi izin-izin pertambangan di Kaltim.

1 2 3 4Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button