Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Breaking News

Pemerintah Diminta Kembalikan Uang Daerah

SANGATTA- Berulang kali pemerintah pusat melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer ke daerah lantaran negara mengalami defisit keuangan, pemuda Kutai Timur yang tergabung dalam Organisasi Gerakan 20 Mei Kutai Timur (G20 Mei Kutai Timur), Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Mahkamah Konstitusi pada Januari lalu.

Akibat penundaan atau pemotongan dana transfer, kontraktor tidak dapat dibayar pun gaji tenaga honorer sempat tertunda.

Langkah pengujian UU APBN tersebut diungkapkan Ketua G20 Kutai Timur, Irwan dilakukan merujuk Pasal 15 ayat 3 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018.

Irwan mengatakan, sejak digugat awal tahun lalu, pemerintah pusat menjadi lebih hati-hati dan bijak dalam kebijakan perimbangan keuangan terhadap daerah.

“Sepanjang 2018, dana transfer daerah tidak pernah lagi mengalami pemotongan dan penundaan dan itu menandai mulai membaiknya kembali progres pembangunan dan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur,” kata dia.

Meskipun MK menolak gugatan G20Mei terkait penghapusan Pasal 15 UU APBN 2018 terkait pemotongan atau penundaan, namun  hal ini justru menciptakan keuntungan baru bagi daerah.

“Karena itu maka pemerintah wajib mengembalikan potongan atau penundaan  satu tahun berikutnya. Putusan MK berlaku final dan mengikat. Serta berlaku serta-merta sesaat setelah putusan dibacakan. Jadi mari  urus kembali duit daerah  mulai dari 2016 hingga saat ini,” kata Irwan.

Meskipun kata dia, dirinya sedikit kecewa atas penolakan tersebut. Dirinya mengaku putusan MK tersebut memberikan tafsir konstitusional.  Bahwa pemotongan atau penundaan merupakan instrumen kontrol dan bentuk pemberian sanksi.

Jika sebelumnya Presiden melalui Kemenkeu melakukan pemotongan atau penundaan tanpa jelas sebabnya, maka pascaputusan MK pemotongan penundaan anggaran transfer daerah harus didasarkan pada kesalahan atau kelalaian pemerintah daerah. Jadi, harus ada alasan hukumnya.

1 2Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button