Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]

Connect with us
Bermita Bersama Kami

Bontang

Terkendala Toilet Khusus Disabilitas Janjikan Penuhi Tahun Depan

Published

on

TEMUAN BPK: Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas menjadi temuan BPK untuk segera dipenuhi sesuai dengan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014.(DOK/BONTANG POST)
Dibaca normal 3 menit

BONTANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan pada semester akhir tahun ini. Selain adanya temuan sertifikat kedaluwarsa, instansi tersebut juga menyorot sarana dan prasarana puskesmas di Bontang.

Pasalnya, masih terdapat item yang belum dipenuhi. Salah satunya ialah penyediaan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) bagi pasien penyandang disabilitas.

Plt Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) dr Bahauddin mengatakan, prasarana tersebut termuat dalam Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. Tiap puskesmas wajib memiliki minimal satu toilet umum untuk penyandang disabilitas.

“Benar sampai saat ini belum tersedia toilet umum pasien disabilitas di seluruh puskesmas yang ada,” kata Bahauddin kepada Bontang Post.

Dituturkannya, kondisi anggaran Pemkot Bontang sebelumnya membuat fasilitas tersebut belum dapat diakomodasi. Namun, ia berjanji dalam waktu dekat segera melengkapi.

Pada Permenkes dijelaskan bahwa toilet umum itu dilengkapi dengan tampilan simbol penyandang disabilitas pada bagian luarnya. Sementara pada bagian dalam terdapat pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian sesuai pengguna kursi roda.

Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas. Tujuannya untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda. Bahauddin menjelaskan saat ini yang tersedia ialah toilet umum bagi kaum lansia. Meskipun, di dalamnya juga terdapat pegangan rambat.

Sementara untuk ruangan tindakan, seluruh puskesmas sudah memiliki. Ruangan tersebut digabung dengan pelayanan gawat darurat. Hal ini diperbolehkan dalam regulasi.

Permasalahan belum lengkapnya prasarana puskesmas disebabkan regulasi terbit setelah bangunan puskesmas berdiri. Sehingga jika melakukan penambahan sesuai permenkes maka dibutuhkan perencanaan ulang.

“Kalau peralatan bisa menyesuaikan cepat. Tetapi jika prasarana yang berhubungan dengan ketersediaan lahan perlu pemikiran lanjut,” ungkapnya.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments