Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]

Connect with us
Bermita Bersama Kami

Bontang

Salah Tafsir Bikin Dua Kampung Tak Tersambung Listrik

Published

on

Komisi I DPRD Bontang mendengarkan keluhan warga dua kampung di RT 1 Kanaan terkait sulitnya mendapatkan sambungan listrik legal dari PLN. (foto: Adiel Kundhara/Kaltim Post)
Dibaca normal 3 menit

WARGA di dua kampung, yaitu Kampung Rama dan Kampung Timur yang ada di RT 1 Kanaan terkendala dalam pengurusan sambungan listrik PLN. Sehingga selama puluhan tahun dua kampung itu belum mendapat penerangan listrik secara legal. Perkaranya, lantaran adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang terkait status lahan dua kampung tersebut.

Berita terkait: Miris, Dua Kampung di Kanaan Puluhan Tahun Tanpa Listrik

Berita terkait: PLN Tunggu Rekomendasi Lurah, Bakal Survei Dua Kampung

Keluhan warga ini diterima Komisi I DPRD Bontang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (14/1/2019). Dalam RDP ini, Komisi I mempertanyakan perihal surat edaran Sekda Bontang bernomor 522/1294/DPKPP.03 tentang Larangan Melakukan Aktivitas di Areal Penggunaan Lain (APL) eks Hutan Lindung dan eks Hutan Taman Nasional Kutai (TNK) yang menjadi pokok masalah.

Ketua Komisi I DPRD Bontang Agus Haris menjelaskan, dari RDP yang dilakukan, diketahui bila telah terjadi salah tafsir atas surat edaran dimaksud. Kesimpulan ini setelah pihaknya mendengarkan pendapat dari instansi-instansi terkait meliputi perwakilan Lurah Kanaan, Camat Bontang Barat, dan PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bontang.

Serta mendengar pendapat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang juga Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang. Diketahui, dalam surat edaran tersebut, semua pihak diminta menghentikan kegiatan-kegiatan yang dimungkinkan memicu konflik horisontal di area APL, yang meliputi dua kampung di RT 1 Kanaan itu.

“Ini tadi ada perbedaan penafsiran soal surat edaran itu. Yang dipahami, di daerah itu tidak boleh dibangun (jaringan listrik). Tapi setelah kami baca, bahwa ada pengecualian. Yaitu kecuali kalau daerah itu tidak berstatus konflik, maka boleh dibangun,” terang Agus Haris.

Sebelumnya1 dari 3 halaman
Gunakan tanda ← → (panah) untuk membaca

Advertisement
Comments