Bontang

TPS Pesisir Dinilai Rawan, Selama Kampanye Ada 15 Dugaan Pelanggaran

BONTANG – Wilayah pesisir Bontang dinilai rawan saat Pemilu 2019. Pesisir, bukan lagi mereka yang di pinggir laut, tapi mereka yang tinggal di atas laut. Di antaranya, Pulau Melahing, Pulau Tihi-Tihi, Pulau Selangan, dan Pulau Gusung.

Pengawas TPS yang saat ini sedang direkrut Bawaslu Bontang diharapkan bisa berasal dari pulau tersebut. Tentu, sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran. “Semakin dekat hari pemilihan, kerawanan semakin banyak,” kata Komisioner Bawaslu Bontang Agus Susanto, Kamis (14/2).

Bukan hanya Bawaslu yang terus mengawasi pergerakan peserta pemilu. Namun, semua peserta pemilu seperti partai politik dan calon anggota legislatif (caleg). Sementara, Bawaslu Bontang memiliki strategi khusus untuk mencegah pelanggaran terjadi.

“Teknologi saat ini sudah canggih. Jika TPS ditempatkan di lokasi yang dekat dengan posko parpol, kami rekomendasikan pindah TPS,” ujarnya.

Tetapi, lanjut Agus, yang dinilai paling rawan yakni TPS di tengah laut. Untuk itu panwascam harus bisa merekrut pengawas dari masing-masing pulau itu. “Supaya Pengawas TPS tidur di sana ketika kotak suara sudah didistribusikan untuk menghindari pelanggaran pemilu,” sebutnya.

Selain TPS yang dinilai rawan, pihaknya juga terus mengawasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Baik berapa pemilih yang tak masuk DPT namun punya hak memilih, serta penggunaan surat suara cadangan sebanyak dua persen.

Sementara itu, dalam penanganan kasus selama tahapan kampanye, Komisioner Bawaslu Bontang Kordiv Hukum, Penanganan, Pelanggaran, dan Sengketa Aldy Artrian mengatakan, sudah ada 15 dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye. Sebelas di antaranya merupakan temuan. Sisanya laporan.

Saat ini baru tiga dugaan pelanggaran pemilu yang diproses. “Perkaranya dugaan pelanggaran pemilu di tempat ibadah, di sarana pendidikan, serta dugaan penyebaran perbuatan tidak menyenangkan atau memfitnah peserta pemilu lainnya,” beber Aldy.

Tiga perkara tersebut sedang proses klarifikasi dan belum keluar status. Pihaknya memiliki waktu 14 hari kerja untuk penyelesaiannya. (mga/dwi/k16/prokal)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button