Bontang

Proyek Bandara Bontang Stagnan, Nihil Anggaran, Kemenhub Berat Membantu

BONTANG – Wacana pembangunan bandara Bontang tampaknya masih jauh panggang dari api. Bahkan, biaya pembebasan lahan untuk lapangan terbang di Nyerekat Kiri, Kelurahan Bontang Lestari, itu pun tak teranggarkan dalam APBD 2019.

Plt Kepala Dishub Bontang Murlan mengatakan, pembangunan hanya bisa dilakukan dengan dana pemkot. Sebab, Kementerian Perhubungan telah menyetop anggaran pembuatan akses menuju bandara setelah beroperasinya Bandara APT Pranoto Samarinda.

“Bisa membangun tetapi pakai anggaran sendiri. Sebab, Kemenhub merekomendasikan APBN untuk perbaikan jalan menuju Bandara APT Pranoto,” kata Murlan.

Perlu diketahui, untuk pembangunan bandara membutuhkan lahan seluas 92 hektare. Saat ini baru 12 hektare yang sudah dibebaskan. Sisa bakal menjadi tanggungan pemkot.

Dana Rp 5,9 miliar telah dikucurkan sebelumnya dari bankeu provinsi. Digunakan untuk pembangunan akses menuju bandara dan pembuatan gorong-gorong.

Perinciannya, pada 2016 mendapat jatah 1,5 miliar. Setahun berselang, pemkot mendapat bantuan sebesar Rp 2,7 miliar. Tahun lalu, anggaran sejumlah Rp 1,7 miliar kembali digelontorkan.

Selain itu, kewenangan bidang udara saat ini ditarik pemerintah pusat. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Beserta dengan turunannya, baik peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun keputusan menteri.

“Kami juga sudah konsultasi terkait jarak Bontang ke Bandara APT Pranoto yang tak sampai 100 kilometer. Kemenhub berat jika APBN dipakai untuk membangun bandara lagi,” tuturnya.

Tahun ini, dijelaskan Murlan, anggaran bankeu dari Pemprov Kaltim pun disetop. Akibatnya pembangunan akses bandara tidak dapat diteruskan.

Kasi Kebandarudaraan Dishub Bontang Iqbal menjelaskan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota saat ini terbatas. Pemkot hanya bisa membangun helipad. Selebihnya menjadi wewenang pemerintah pusat. “Per Januari tahun ini kewenangan daerah dicabut semua,” kata Iqbal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Suhut Harianto membenarkan, rencana proyek ini berjalan stagnan. Dia menyetujui bila anggaran dialihkan untuk perbaikan infrastruktur dari Bontang menuju Samarinda.

“Ini tidak diperkenankan pemerintah pusat. Mending infrastruktur jalan diperbaiki,” pinta Suhut. (ak/dwi/k8/prokal)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button