Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Nasional

Dorong Kampanye Anticaleg Eks Koruptor , KPU Umumkan Lagi Caleg Berkasus Korupsi

JAKARTA – Ada 81 di antara 200 ribuan caleg pada Pemilu 2019 yang memiliki rekam jejak berbeda. Mereka adalah eks koruptor yang mencoba peruntungan lagi untuk menjadi wakil rakyat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong caleg lain untuk ikut berkampanye jangan pilih eks koruptor. Sebab, KPU hanya bisa memberikan publikasi.

Kemarin (19/2) KPU memublikasikan 32 eks koruptor yang nyaleg di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Dengan publikasi itu, kini jumlah caleg eks koruptor menjadi 81 orang. Sebanyak 49 lainnya telah dipublikasikan pada 30 Januari lalu. Komposisinya terdiri atas 9 caleg DPD, 23 caleg DPRD provinsi, dan 49 caleg DPRD kabupaten/kota.

Ketua KPU Arief Budiman menuturkan, tambahan 32 caleg itu merupakan hasil pencermatan ulang jajarannya di provinsi dan kabupaten/kota. ’’Ada beberapa data yang kemarin (30 Januari, Red) belum disampaikan kepada kami,’’ terangnya di KPU. Setelah datanya dipastikan valid, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan, barulah KPU memublikasikannya.

Menurut Arief, data tersebut bukan tidak mungkin berubah. Hanya, KPU sudah memberikan waktu kepada jajaran untuk menambahkan data. Hasilnya, tidak ada penambahan lagi dari 81 orang tersebut. Untuk selanjutnya, KPU memasukkan data para caleg tersebut ke website KPU sehingga pemilih bisa mengetahui identitas para eks koruptor itu.

Dari 81 caleg tersebut, posisi caleg Partai Hanura berada di urutan teratas. Parpol itu mencalonkan 11 eks koruptor untuk level DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Menyalip Partai Golkar yang sebelumnya menjadi penyumbang caleg eks koruptor terbanyak. Saat ini Golkar dan Demokrat sama-sama mengoleksi 10 caleg eks koruptor.

Dalam peraturan KPU, regulasi menyebutkan bahwa para eks koruptor itu hanya diumumkan di website KPU. ’’Yang diumumkan di TPS itu adalah caleg yang sudah tidak memenuhi syarat,’’ lanjutnya. Misalnya, meninggal, mendapat vonis pidana yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak memenuhi syarat (TMS) lainnya.

1 2 3Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button