Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Bontang

Pemkot Ajukan Delapan Raperda Inisiatif ke DPRD, Apa Saja?

BONTANG – Sebanyak delapan rancangan peraturan daerah (raperda) diajukan Pemkot Bontang kepada DPRD Bontang. Penyerahan kedelapan raperda inisiatif itu dilakukan pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang II DPRD Bontang, Selasa (12/3/2019) di Ruang Paripurna DPRD Bontang.

Raperda yang diusulkan pemerintah yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman, Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepaariwisataan Daerah tahun 2019-2025, Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Selanjutnya Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Taman, Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha dan Jasa, serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bontang Migas dan Energi.

Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase dalam pembacaan nota penjelasannya di hadapan pimpinan serta anggota DPRD Bontang menjelaskan, raperda pertama yang diusulkan tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengembangan bidang perumahan serta permukiman di Bontang. Melalui raperda ini, diharapkan permasalahan mengenai permukiman kumuh mampu ditangani dengan baik, tersedianya rencana pembangunan perumahan dan permukiman, serta terjadi peningkatan peran swasta dan masyarakat.

“Lahan untuk permukiman di Bontang sangat terbatas, sehingga diperlukan rencana untuk memastikan pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman dapat mewujudkan keterpaduan kawasan dan memenuhi kebutuhan penduduk,” ujar Basri.

1 2 3 4Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button