Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Nasional

Cegah Korupsi, Kementerian dan Pemda Wajib Lapor Tiap 3 Bulan

Ketiga mengenai penegakkan hukum. Agus menegaskan Timnas KPK tidak akan mencampuri pengadilan. Namun pihaknya menyarankan agar tata kelola administrasi harus dibuat lebih transparan. Dia mencontohkan Mahkamah Konstitusi, di mana semua isi persidangan sudah bisa diakses publik pada hari yang sama. “Kenapa di pengadilan kita tidak bisa seperti itu?,” kata dia.

Ke depan pihaknya meminta, agar sistem penanganan perkara terpadu itu mulai dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga sampai di Lapas. “Hari ini masing-masing bagian sudah mempunyai sistem informasi tapi tidak saling menyambung, tidak saling berbicara,” kata pria kelahiran Magetan tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Timnas PK yang sudah berhasil menyusun rencana aksinya. Jokowi meminta kepada semua K/L dan Pemda untuk bisa melaksanakannya. Dia menilai, strategi apapun tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan. “Strategi hanya akan menjadi dokumen berdebu jika kita tidak melaksanakannya,” ujarnya.

Jokowi juga meminta agar masing-masing bisa saling berkolaborasi dalam membangun sistem yang terpadu dan terintegrasi. “Jangan ada lagi ego-ego sektoral karena rakyat tidak sabar lagi menanti dan merasakan indoensia yang bebas dari korupsi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Timnas PK merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Dalam Perpres disebutkan, Timnas PK terdiri dari Bappenas, Kemendagri, Kemenpan RB, Kepala KSP, dan dikoordinasi oleh KPK. (far/jpg)

Laman sebelumnya 1 2
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button