Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Nasional

Soroti WNA Masuk DPT, Ditjen Dukcapil Dianggap Tidak Transparan

JAKARTA – Kasus masuknya e-KTP milik warga negara asing (WNA) di daftar pemilih tetap (DPT) menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan sejumlah penyelenggara pemilu kemarin (13/3). Kalangan DPR meminta jajaran KPU, Bawaslu, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri lebih serius menindaklanjuti temuan tersebut.

Kasus temuan e-KTP WNA yang masuk DPT belakangan menyedot atensi masyarakat. Kasusnya berawal saat WNA asal Tiongkok Guohui Chen masuk DPT Kabupaten Cianjur. Setelah ditelusuri di sejumlah daerah, ternyata banyak WNA yang tercantum di daftar pemilih tetap Pemilu 2019.

Pada Senin lalu (11/3) saja, KPU mencoret 101 WNA dari DPT. Data tersebut terus bertambah. Hingga kemarin (13/3), KPU sudah mencoret 370 WNA yang masuk DPT. ’’Memang, benar, itu merupakan hasil kerja tim teknis KPU, Bawaslu, dan Dukcapil Kemendagri yang bersinergi untuk mengeliminasi WNA yang masuk DPT,’’ ujar Komisioner KPU Viryan Aziz dalam RDP.

Berdasar hasil penyisiran, posisi pertama WNA yang masuk DPT dipegang Jawa Barat. Di provinsi tersebut, total 86 WNA masuk DPT. Posisi kedua ditempati DKI Jakarta (76 WNA). Selanjutnya, posisi ketiga Bali. Di provinsi dengan jumlah WNA pemegang e-KTP terbanyak di Indonesia itu memiliki 74 WNA yang masuk DPT. Hingga kemarin, WNA yang masuk DPT tidak ditemukan lagi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyesalkan tidak transparannya pemerintah, khususnya Ditjen Dukcapil, untuk membuka data jumlah WNA di tanah air. Terutama mereka yang sudah tercatat memegang e-KTP. ’’Seharusnya data 1.685 WNA (yang memiliki e-KTP) itu diberikan ke KPU agar bisa disisir satu per satu. Jadi, bukan hanya mereka (Ditjen Dukcapil) yang menyisir, terus hasilnya diberikan ke KPU,’’ ucap Riza.

1 2 3Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button