Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Kaltim

Diduga Tersangkut Politik Uang, Caleg dan ASN Disemprit Bawaslu

SAMARINDA–Politik uang disertai kampanye yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) bukan isapan jempol. Praktik terlarang itu diduga terjadi di Samarinda. Saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Samarinda dan Kaltim. Terduga pelakunya, calon anggota DPR RI berinisial RU.

Dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan RU berawal dari kegiatan sosialisasi pemilihan legislatif (pileg) yang dia laksanakan di Kompleks Gedung Olahraga Polder Air Hitam, Jalan AW Sjahranie Samarinda pada 12 Maret. Sebelumnya, terduga pelaku mengajukan surat izin pemberitahuan kegiatan sosialisasi pileg kepada Bawaslu. Namun belakangan diketahui, kegiatan yang diselenggarakan justru bimbingan teknis (bimtek) calon saksi pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin mengakui, tim kampanye RU memang mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari pengawas pemilu. Namun, tujuan dari surat itu adalah untuk kegiatan sosialisasi. “Tapi informasi lisan dari panitia kegiatan, itu adalah bimtek calon saksi. Ini yang masih kami coba dalami informasinya,” ungkap Muin ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Kegiatan itu tidak hanya melibatkan RU. Namun, juga ikut dihadiri beberapa calon anggota legislatif (caleg) dari DPRD Kota Samarinda dan DPRD Provinsi Kaltim. “Beberapa dari caleg itu sudah kami minta klarifikasi untuk mengetahui persis kegiatannya,” ucap dia.

Persoalan yang paling disoroti Bawaslu dalam kegiatan itu, yakni dugaan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN). Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, setiap ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Fokus kami di situ adalah keterlibatan ASN. Kami sudah memanggil ASN bersangkutan. Dan keterlibatannya masih coba kami dalami,” tuturnya.

Perkara lain yang juga disorot pengawas pemilu, yakni dugaan adanya pembagian uang transportasi dan materi lain kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan itu. Sesuai ketentuan Pasal 532 UU 7/2017, setiap caleg atau tim kampanye dan relawan, dilarang memberikan uang atau materi lain kepada masyarakat atau pemilih.

1 2 3Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button