Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Bontang

Minta Kejelasan, Dewan Sayangkan PT EUP Mangkir

BONTANG – Para wakil rakyat dibuat kecewa. Pasalnya, Jumat (22/3/2019) merupakan jadwal rapat dengar pendapat untuk meminta kejelasan terkait pembangunan pabrik crude palm oil (CPO) PT Energi Unggul Persada (EUP), pasca inspeksi mendadak (sidak) oleh gabungan Komisi I dan III DPRD Bontang, beberapa waktu lalu. Namun sayang, yang diundang tersebut mangkir tanpa keterangan yang jelas.

Ketua Komisi I yang juga memimpin rapat kali ini, Agus Haris menyayangkan ketidakhadiran manajemen untuk menjelaskan soal perizinan-perizinan yang belum dipenuhi oleh perusahaan.

“Staf sudah berusaha menghubungi, namun tak ada jawaban. Padahal inti (rapat) hari ini sama mereka,” ujar Agus.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III, Rustam. Ia menyayangkan ketidak hadiran PT EUP pada rapat kali ini. Sebab, Site Manager PT EUP saat sidak menyebut Jumat ini para pimpinan mereka tiba di Bontang.

“Kita berpengalaman dengan PT GPK, mereka dulu juga “kucing-kucingan”. Kami harap dari perusahaan ada komunikasi yang baik dengan pemerintah dan DPRD,” ujarnya.

Pihaknya, kata dia tidak menghalang-halangi investasi yang masuk di Kota Taman. Namun perusahaan harus mematuhi segala peraturan yang berlaku.

“Kita senang sekali, apalagi lahan ini lahan tidur yang masuk dalam kawasan industri,” kata Rustam.

Meski manajemen perusahaan tidak hadir, rapat tetap dilanjutkan dengan meminta pendapat dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Bagian Hukum Setda Bontang, Camat Bontang Selatan, dan Lurah Bontang Lestari.

Dari rapat tersebut, didapati jika PT EUP baru mengantongi izin siteplan. Sementara izin prinsip dan izin mendirikan bangunan (IMB) masih diajukan di DPMPTSP. Sedangkan izin lainnya seperti galian C untuk penimbunan lahan mereka, serta analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan ranah provinsi.

1 2Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button