Nasional

Bandara Kertajati Sepi, Wapres JK: Perencanaan Tidak Terlalu Bagus

JAKARTA – Operasional Bandara Kertajati di Majalengka sudah hampir satu tahun. Namun hingga kini belum ada geliat pengguna jasa bandara yang signifikan. Bahkan perkembangan terkini dari sebelas rute perjalanan, tinggal satu rute yang aktif. Yakni rute Kertajati – Surabaya.

Bandara Kertajati yang berada di Kabupaten Majalengka diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Mei tahun lalu. Total ongkos pembangunan bandara ini mencapai Rp 2,6 triliun. Saat ini tingkat okupansi bandara Kertajati masih di bawah 30 persen.

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengomentari kondisi terkini bandara berkode KJT tersebut. Pria yang akrab disapa JK itu menceritakan bahwa pembangunan bandara Kertajati adalah inisiatif dari Pemda Jawa Barat. Saat itu ada keinginan membangun bandara internasional di Jawa Barat.

Lalu pertimbangan posisinya dipilih di antara Jakarta dengan Bandung. ’’Tapi ya mungkin kurang penelitian. Sehingga lokasinya tidak pas untuk Bandung dan untuk Jakarta,’’ katanya di kantor Wakil Presiden kemarin (9/4).

Menurut JK kondisi bandara Kertajati serba tanggung. Dihitung dari Bandung, jarak menuju bandara Kertajati mencapai 100 km. Sehingga orang yang mau datang ke Bandung, memilih langsung penerbangan turun di Bandung. Yakni melalui bandara Husein Sastranegara. Menurut JK seandainya bandara internasional di Jawa Barat berjarak 20 km sampai 30 km dari Bandung, masih dalam jangkauan masyarakat.

’’Jadi agak ya, boleh dibilang perencanaannya tidak terlalu bagus,’’ tuturnya. Kondisi ini juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat. Supaya lain kali dalam pembangunan bandara, tidak sekadar hanya ingin ada bandara atau airport. Tetapi juga harus mempertimbangkan akses masyarakat setempat.

Lantas bagaimana solusinya, apakah bandara Kertajati akan dialihfungsikan menjadi bandara militer? ’’Mana bisa bandara dialihfungsikan. Ya bisa saja (menjadi, Red) bandara militer. Bisa saja halim dipindahkan ke situ (bandara Kertajati, Red),’’ jelasnya.

Namun JK menuturkan karakteristik bandara militer berbeda dengan bandara sipil. Bandara militer tidak butuh terminal. Sementara terminal bandara Kertajati sudah dibangun dengan bagus dan berbiaya mahal. JK berharap ke depan wilayah di sekitar bandara Kertajati berkembang. Sehingga bisa menaikkan tingkat penggunaan bandara Kertajati.

Terkait dengan rute penerbangan yang tinggal satu, JK mengatakan maskapai tidak bisa dipaksakan. Wajar jika akhirnya maskapai menutup rute, karena tingkat keterisiannya sedikit. ’’Siapa mau bayar kerugiannya (jika dipaksa membuka rute, Red),’’ tuturnya. JK tetap berharap daerah di sekitar Majalengka, seperti Indramayu dan Subang terus berkembang. Baik itu dari segi ekonomi, pariwisata, dan lainnya.

Pembangunan infrastruktur perhubungan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada faktor lain yang mendukung. Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan hal itu berlaku juga untuk Bandara Kertajati. Sepinya bandara tersebut dikarenakan jalan tol menuju lokasi belum jadi. ”Nanti kalau sudah jadi mungkin ramai,” ujarnya.

Dia mencontohkan LRT Sumatera Selatan yang menurutnya memiliki kasus yang sama. Transportasi umum sambungan untuk ke dan dari stasiun-stasiun LRT Sumsel tidak banyak dan tidak fleksibel. Sehingga orang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. ”Parahnya beberapa daerah meminta dibangunkan LRT. Harus dikaji untuk pembangunannya,” tutur Djoko.

Kertajati dan LRT Sumsel merupakan usulan kepala daerah. Menurut Djoko pembangunannya serba salah. ”Dituruti seperti ini, tidak dituruti dikira tidak peduli. Jadi kita bicara asebilitas,” katanya.

Pernah ada wacana Bandara Husein Sastranegara di Bandung dipindahkan ke Bandara Kertajati. Namun Djoko ragu dengan perhitungan bisnisnya. Alasannya Bandara Husein Sastranegara milik Angkasa Pura II. Sedangkan Bandara Kertajati milik pemda. ”Kalau Bandara Husein Sastranegara tidak ditutup maka Kertajati tidak akan bisa. Harus dibagi porsinya. Penerbangan luar negeri mungkin di Bandung, lainnya di Kertajati,” sarannya.

Secara makro pemerintah belum memiliki undang-undang sistem transportasi. Adanya UU tiap moda, seperti UU penerbangan, kereta, angkutan jalan, dan sebagainya. UU sistem transportasi merupakan induk bagi seluruh undang-undang tiap moda.

Selain itu dia juga menyarankan untuk melihat target market. Menurut Djoko orang-orang Majalengka dan sekitarnya banyak yang kerja di Kalimantan. Untuk itu dia menyarankan agar rute penerbangan dialihkan ke sana. ”Masa semua ke Jakarta. Itu menghabiskan APBD daerah. Pejabatnya disuruh pakai kereta, minta pesawat. Mahal,” ungkap Djoko. (wan/lyn/jpg)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button