Anda tidak bisa menyalin berita ini. Info lebih lanjut, hubungi admin di [email protected]
Nasional

Jelang Coblosan, Ini Sikap Resmi NU-Muhammadiyah

JAKARTA – Ajakan untuk tidak memilih alias golput mulai bermunculan di media sosial. Seiring dengan itu, aroma politik uang tercium di beberapa daerah. Tak ingin gerakan tersebut mengganggu coblosan besok (17/4), NU dan Muhammadiyah sama-sama mengeluarkan seruan resmi. Kemarin, dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu meminta semua pihak untuk menyukseskan pemilu.

Pernyataan sikap itu disampaikan di kantor masing-masing. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya Pemilu 17 April yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Itu komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional,” terangnya saat konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya kemarin (15/4). Menurut dia, penyelenggara pemilu, partai politik, pasangan calon presiden-wakil presiden, jajaran pemerintah, aparatur keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat harus bekerja sama untuk menyukseskan pemilu. Harus dipastikan pelaksanaan pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan baik tanpa kecurangan dan penyimpangan.

Haedar mengajak semua pihak menciptakan suasana tenang, aman, dan damai. Baik menjelang maupun sesudah pemilihan. Waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk menumbuhkan spiritualitas kolektif, merekatkan ikatan persaudaraan, dan menurunkan tensi ketegangan politik.

“Semua pihak harus menaati ketentuan yang berlaku serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apapun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses pemilu,” paparnya. Media sosial dan media massa hendaknya ikut menciptakan suasana yang kondusif dan harmoni, serta tidak melakukan penyebaran hoaks, fitnah, dan hal-hal yang dapat memanaskan situasi pelaksanaan pemilu.

Haedar meminta KPU dan Bawaslu bekerja profesional, netral, terpercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, dan rahasia. Penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai perundang-undangan. Hal itu juga perlu untuk menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggaraan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional.

1 2 3Laman berikutnya
Tags

Related Articles

Comment

Back to top button