Kaltim

PPU Promosi Jadi Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan Ibu Kota negara ke luar Jawa disambut optimistis. Informasi yang diperoleh media ini, Kaltim menjadi salah satu daerah potensial di Kalimantan selain Kalteng dan Kalsel.

Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman menyebut, jika lokasi pemindahannya di Indonesia bagian timur, Kalimantan dan Sulawesi menjadi dua pulau yang paling strategis. “Tapi Sulawesi punya masalah gempa bumi, seperti di Palu dan Donggala pada 2018 lalu. Maka kemungkinan Sulawesi dipilih sangatlah kecil,” ujar Farid, Selasa (30/4).

Lalu di Kalimantan, Farid melihat ada sinyal positif ketika Jokowi menyebutnya sebagai yang di tengah-tengah Indonesia. Lantas tinggal di Kalimantan mana yang jadi tujuan? Di sini Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota itu, menilai ada dua provinsi yang memungkinkan. “Kaltim dan Kalteng,” katanya.

Dari keduanya, Kaltim lebih punya potensi. Alasannya, dibandingkan Kalteng, maka Kaltim lebih sedikit punya sejarah konflik sosial. Hal ini penting menjadi pertimbangan selain letak geografis. Karena pemindahan Ibu Kota negara juga akan memindahkan manusia. Yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. “Ini tentu jadi pertimbangan dari sisi psikologi, antropologi, dan sosiologi. Karena kemungkinan akan ada belasan juta manusia yang bermigrasi ke daerah itu,” sebutnya.

Secara sosial masyarakat, Kaltim juga disebutnya lebih heterogen. Pun sejarahnya, Kaltim menjadi tujuan transmigrasi besar-besaran ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Soeharto. Yakni mencapai 1 juta penduduk dibandingkan wilayah Kalteng sebanyak 400 ribu penduduk dan Kalsel dengan 500 ribu penduduk dari Jawa. “Tapi dalam prosesnya harus dilihat bagaimana kondisi transmigran itu sekarang,” ujarnya.

Dari sisi potensi gangguan dari bencana alam, Kaltim juga lebih aman. Di Kalteng disebutnya ada konsentrasi besar lahan gambut. Yang punya potensi membahayakan jika terjadi kebakaran. Ini pula yang berlaku di Kalsel, sehingga sejak awal, Kaltim-lah yang paling memungkinkan sebagai calon Ibu Kota. “Ini jadi pertimbangan lain selain kondisi kerawanan terhadap banjir,” tuturnya.

Benua Etam juga memiliki kelebihan dari sisi aksesibilitas ke kota-kota utama. Pelabuhan dan bandara udaranya dinilai mampu memobilisasi besar-besaran penduduk yang bakal ikut migrasi dari Ibu Kota Jakarta. Selain itu, ketersediaan pusat perdagangan dan bisnis dinilai lebih mampu diterima oleh pendatang yang disebutnya banyak berstatus golongan menengah ke atas.

“Yang dipindah ini ‘kan bukan hanya ASN (aparatur sipil negara) golongan rendah. Tapi para eksekutif, legislative, dan keluarga mereka. Lalu ada duta-duta besar dan tamu-tamu yang akan datang untuk urusan kenegaraan,” bebernya.

Lantas di wilayah mana yang tepat? Farid menyebut Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang paling memungkinkan. Namun dirinya belum bisa membeber lebih jauh soal keunggulan masing-masing wilayah ini. Karena semua itu bergantung pada hasil delineasi dari kabupaten/kota yang kemudian dibawa ke provinsi.

“Apakah mampu memenuhi kriteria yang diinginkan pusat. Misalnya soal lahan 30 ribu hektare, di daerah mana yang bisa menyediakannya. Apakah lahannya klir. Jangan sampai ada sengketa,” imbuhnya.

Jika lahan sudah klir dan pemerintah daerah (pemda) siap, maka pemerintah pusat sudah bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap. Yang pertama tentu gedung-gedung pemerintahan. Seperti kantor presiden, DPR RI, kementerian, pusat pertahanan baik TNI/Polri, dan kantor-kantor duta besar. “Ini memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi sejak awal jangan sampai ada masalah khususnya di penyediaan tanah,” ucapnya.

Lalu perubahan apa yang akan terjadi di Kaltim? Farid menyebut efeknya akan sangat luar biasa. Selain akan menumbuhkan ekonomi dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, keberadaan Ibu Kota membuat ketergantungan APBD Kaltim terhadap sumber daya batu bara dan migas akan berkurang. “Dengan adanya kementerian di sini. Maka pengawasannya juga akan lebih efektif,” sebutnya.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai pemindahan Ibu Kota bukan hanya atas dasar pertimbangan beban kepadatan penduduk semata. Tapi juga mesti mempertimbangkan variabel atau aspek yang lain.

“Misalnya aspek geografis, calon daerah Ibu Kota harus strategis berada di tengah. Sehingga mudah menjangkau keseluruhan daerah di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Castro itu.

Karena itu, diskursus calon Ibu Kota di Pulau Kalimantan cukup realistis. Di samping itu, aspek geopolitik juga patut dipertimbangkan. Pulau Kalimantan juga wajar diwacanakan jika pertimbangannya soal politik. Mengingat berdekatan dengan Malaysia bagian timur dan Brunei Darussalam. “Dengan demikian intrik politik perbatasan akan lebih mudah dikontrol,” ungkapnya.

Pembangunan juga disebutnya tidak lagi Jawa-sentris. Tetapi akan dipusatkan di daerah Ibu Kota baru dan akan menyebar di daerah sekitarnya. Infrastruktur juga pasti akan dikebut sebagai persiapan pemindahan Ibu Kota. Yang pasti posisi idealnya, pusat ekonomi dan industri tetap di Jakarta. “Hanya memang pemindahan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tidak semudah membalikkan telapak tangan,” kata Castro.

Castro menyambut baik Kaltim diwacanakan sebagai salah satu calon alternatif pemindahan Ibu Kota. Tapi baginya tidak urgent buat kaltim. Hal terpenting adalah bagaimana keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah lingkungan akibat dampak industri ekstraktif. “Sekaligus untuk menyelamatkan sumber daya alam yang selama ini digerus habis tak tersisa,” katanya.

NO COMMENT

Meski gaung Kaltim sebagai calon Ibu Kota sudah nyaring di telinga masyarakatnya, namun pemprov tampak masih belum antusias untuk membahasnya. Pj Sekprov Kaltim Meiliana pun enggan berkomentar banyak soal kemungkinan provinsi ini bakal dipilih oleh Presiden Jokowi.

“No comment dulu saya. Kan statement-nya Pak Presiden baru (memindahkan Ibu Kota) ke luar Pulau Jawa. Belum sampai ke Kaltim. Jadi nanti dulu,” kata Meiliana saat dihubungi Kaltim Post.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mengaku gembira jika memang Kaltim menjadi salah satu kandidat calon Ibu Kota negara. Menurutnya perubahan akan terjadi pada Kaltim secara positif. “Tentu pembangunan infrastruktur akan lebih diutamakan dan mempercepat kemajuan,” ucapnya.

Namun ada hal yang perlu disiapkan. Yang utama adalah mental masyarakat Kaltim untuk bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang bakal terjadi. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Selain untuk mencegah potensi konflik sosial, juga jangan sampai justru masyarakat Kaltim tertinggal begitu proses pemindahan Ibu Kota ini dimulai. “Harus menjadi cermin masyarakat Ibu Kota negara yang ideal,” katanya.

Selain kesiapan sumber daya manusia, Rusman mengingatkan pentingnya pemerintah mempertimbangkan ketersediaan tanah sebagai kriteria pemindahan Ibu Kota. Karena tanah di Kaltim saat ini sebagian besar sudah memiliki kawasan yang dikaveling sebagai wilayah pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. “Jadi perlu bantuan seluruh komponen masyarakat Kaltim untuk bisa bahu-membahu untuk bisa memikirkan bagaimana Kaltim terpilih sebagai Ibu Kota negara,” sebutnya.

Di Kaltim, PPU menjadi salah satu pilihan lokasi Ibu Kota negara. Bahkan meme perihal kepindahan pusat pemerintahan RI ke Kabupaten Benuo Taka menjadi viral di jagat sosial media.

Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud pada akun sosial medianya pun, membagikan meme mengenai rencana pemindahan Ibu Kota negara ke kabupaten yang dia pimpin. Foto yang membuat gambar Monumen Nasional yang berada di hamparan perkebunan sawit tersebut bertuliskan “Welcome to PenaJamkarta”.

Foto tersebut diunggahnya di akun Instagram dengan nama “abdulgafurmasud” menyertakan tulisan untuk mengajak para pengikut akun sosial medianya untuk mengusulkan nama lain, untuk PPU. Jika nantinya dipilih menjadi Ibu Kota negara, menggantikan Jakarta. “Ada masukan dari teman-teman saya tunggu masukan dari saudara-saudariku tapi namanya tetap Penajam Paser Utara,” bunyi unggahan Abdul Gafur Mas’ud pada akun Instagram-nya, Selasa (30/4).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar menyampaikan pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Terkait dengan penetapan Ibu Kota negara di luar Pulau Jawa ini.

Selain PPU, ada pula Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan (Kalsel). “Prinsip dasarnya kami masih menunggu. Kalau memang penetapan (Ibu Kota negara) di Penajam, ya kami patut berbangga. Daerah kita yang dipilih,” kata dia saat ditemui Kaltim Post.

Mantan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekkab PPU itu menambahkan identifikasi yang bisa dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap kawasan budidaya kehutanan (KBK) maupun lahan yang menjadi hak guna usaha (HGU) perusahaan di PPU.

Sepanjang negara memerlukan lahan tersebut, maka tidak masalah izinya dicabut. Berbeda halnya dengan areal penggunaan lain (APL) yang sudah dimiliki perorangan. Sehingga perlu proses yang rumit terkait dengan pembebasannya. “Datanya ada di Kementerian ATR (BPN). Itu menurut saya. Soal teknis lainnya, saya tidak tahu,” terang dia.

Terlebih perwakilan Bappenas maupun Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri sudah pernah berkunjung ke PPU. Untuk mengecek kesiapan sebagai calon Ibu Kota negara pada 2017 lalu. Sekaligus mengumpulkan data, terkait rencana pemindahan Ibu Kota negara tersebut.

Maka, Tohar berharap ada keberpihakan dari fakta lapangan hingga keputusan nanti. Mengingat besarnya manfaat yang akan diperoleh dari kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi Ibu Kota negara. Seperti pembangunan infrastruktur. Karena pemerintah pusat pasti membangun infrastruktur yang memadai menuju kawasan pusat pemerintahan RI nanti. “Contohnya Penajam dulu. Dari kecamatan jadi kabupaten ‘kan jauh beda pembangunan infrastrukturnya,” kenang alumnus STPDN angkatan 01 itu.

Tak hanya itu, jika PPU dipilih menjadi Ibu Kota negara, maka peluang daerah otonomi baru (DOB) bakal terbuka kembali. Termasuk perubahan status administratif wilayah. Dari kabupaten menjadi kota. “Kemungkinan itu terbuka. Di wilayah Kecamatan Penajam bisa menjadi kota. Dan Kecamatan Sepaku bisa dimekarkan jadi kabupaten. Dan PPU dengan Balikpapan jadi kota kembar,” pungkas Tohar. (rdh/*/kip/rom/k18/kpg)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button