Kaltim

Terjaring KPK, Pejabat PN Balikpapan Tanpa Bantuan Hukum dari PT Kaltim

BALIKPAPAN – Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim Sutoyo mengunjungi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, Sabtu (4/5) siang. Dia ingin mengkonfirmsi langsung mengenai kebenaran OTT KPK kepada pihak PN Balikpapan.

Hasilnya, dia membenarkan, jika KPK telah melakukan OTT di pengadilan yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan Selatan, itu. “Sesuai berita yang beredar, OTT dari KPK,” katanya usai melakukan kunjungan.

Lebih jauh, dia membeberkan, ada beberapa ruangan di PN Balikpapan telah dipasangi garis bertuliskan KPK. Diduga, dua ruangan inilah yang menjadi tempat OTT. “Ruang pidana sama ruang hakim yang di-OTT dan disegel,” beber pria yang baru menjabat Ketua PT Kaltim sekitar tiga bulan itu.

(Baca juga: Hasil OTT di Balikpapan, KPK Amankan Tujuh Orang)

Sebagai tidak lanjut OTT, terang Sutoyo, pihaknya akan memeriksa semua karyawan PN Balikpapan. Hal ini dilakukan untuk memastikan tak ada lagi pejabat di PN Balikpapan yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dijelaskan, untuk melakukan pemeriksaan ini, pihaknya telah membentuk tim khusus. Terdiri dari tiga orang majelis hakim dan dua orang sekretaris dari PT Kaltim. “Pekan depan kami mulai akan melangkah (bekerja),” jelasnya.

Dikabarkan, dalam OTT ini KPK telah mengamankan tujuh orang. Mereka diamankan diduga terkait terkait suap untuk membebeaskan terdakwa dalam kasus penipuan dokumen tanah. KPK pun menyita uang tunai Rp 100 juta dalam operasi ini.

(Baca juga: KPK OTT Hakim PN Balikpapan)

Dikonfirmasi kebenaran hal tersebut, Sutoyo enggan menjawabnya. Sebab, dia mengaku belum mengetahui secara persis mengenai kasus ini. “Belum jelas kasusnya, belum jelas. Kewenangan untuk memberi penjelasan nanti dari jubir (juru bicara) Mahkamah Agung,” ujarnya.

“Masalah terbukti apa enggaknya itu nanti, kan sekarang masih proses,” imbuhnya.

Namun, dia memastikan, tak akan ada bantuan hukum yang akan diberikan PT Kaltim dalam kasus ini. Meskipun ada anggota pengadilan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. “Enggak ada bantuan hukum-bantuan hukum,” tandasnya. (sur/pro/one/prokal)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button