Kaltim

DPRD Bidik 19 Raperda

SAMARINDA – Setidaknya ada 19 rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan dibahas DPRD Kaltim di sepanjang 2018 ini. Dari 19 raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kaltim 2018 tersebut, enam di antaranya merupakan raperda luncuran 2017 yang belum sempat disahkan menjadi peraturan daerah (perda).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kaltim, Jahidin mengungkapkan, ada enam raperda dari perencanaan tahun 2017 yang dilanjutkan pembahasannya di 2018 ini. Termasuk raperda yang sempat ditarik Pemprov Kaltim yaitu Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Raperda tersebut ditarik di 2017 karena terkendala biaya dan persyaratan serta kelengkapan-kelengkapannya yang belum terpenuhi. Di tahun ini kembali diusulkan untuk dilanjutkan pembahasannya,” terang Jahidin kepada Metro Samarinda.

Dia mengakui, pembiayaan untuk pembentukan perda ini memang terbilang besar. Karena melibatkan seluruh kepala daerah di Kaltim. Ditambah lagi kondisi geografis Kaltim yang begitu luas. Pun begitu Pemprov Kaltim mesti membuat kesepakatan dengan pemprov-pemprov lain yang berbatasan langsung dengan Bumi Etam.

“Dari enam luncuran tahun 2017, raperda zonasi yang termasuk yang yang urgen dibahas di 2018. Karena pembuatan raperda ini merupakan amanat undang-undang, pemerintah pusat yang meminta,” jelasnya.

Selain raperda tersebut, raperda lain yang urgen untuk disahkan menjadi perda di 2018 adalah Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim. Karena revisi perda ini menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah kerja Mahakam (Blok Mahakam) dengan pola participating interest (PI) 10 persen.

“Revisi perda ini urgen karena merupakan payung hukum bagi Kaltim untuk mendapatkan PI tersebut. PI 10 persen itu cukup besar, bisa menambah PAD kita cukup besar,” ungkap anggota Fraksi PKB DPRD Kaltim ini.

Jahidin menyatakan, belum tuntasnya enam raperda di 2017 lebih dikarenakan waktu pembahasan yang belum memungkinkan serta kelengkapan persyaratan untuk disahkan menjadi perda. Namun begitu sejatinya secara keseluruhan raperda-raperda tersebut sudah dibahas DPRD Kaltim.

Adapun rincian 19 raperda yang akan dibahas dalam Propemperda Kaltim 2018 terdiri dari empat inisiatif pemprov, enam inisiatif DPRD, enam raperda luncuran 2017, dan tiga raperda kumulatif.

Terkait kuantitas perda yang dihasilkan DPRD Kaltim selama 2017, Jahidin menyebut jumlahnya terbilang normal. Yaitu 14 perda dari 20 raperda yang direncanakan disahkan di 2017. Bila dipersentase, mencapai hampir 70 persen. Angka ini jauh lebih baik ketimbang undang-undang yang disahkan DPR-RI.

“Ini kan hampir 70 persen selesai. Bila dibandingkan kinerja DPR-RI yang tidak sampai 50 persen. Jadi sebenarnya ini tergantung pemprov saja. Pada prinsipnya DPRD yang dikomandani Banperda siap,” pungkas Jahidin. (luk)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Back to top button