Kaltim

Pembebasan Lahan Tol Diduga Maladministrasi

SAMARINDA – Sengketa pembebasan lahan masih menjadi masalah pelik dalam penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda. Kali ini, berkas pembebasan lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Samarinda hingga keputusan konsinyasi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Samarinda di seksi IV dan V, daerah Palaran, mendapat penolakan dari pemilik lahan.

Beberapa permasalahan yang disorot masyarakat yakni, adanya surat penyampaian ganti rugi lahan-lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Samarinda yang tidak prosedural. Seperti tidak menggunakan kop surat berlogo BPN.

Contohnya surat penyampaian ganti rugi lahan milik salah seorang warga bernama Mugeni yang berlokasi di Kelurahan Bantuas. Dalam surat pembebasan lahan seluas 397 meter persegi tersebut didapati tidak mencantumkan kop surat BPN Samarinda.

Sedangkan untuk pembebasan lahan milik warga bernama Syahril dan Sutrisno yang berlokasi di Kelurahan Handil Bakti, dengan luas lahan 2.666 meter persegi menggunakan kop BPN Samarinda. Selain itu, beberapa di antara surat itu ada yang ditandatangani dan tidak.

Kuasa hukum masyarakat, Guntur Sutarjo, mencurigai ada indikasi maladministrasi dalam proses pembebasan lahan tersebut. Ia menjelaskan, salah satu yang paling mencolok yakni, pembebasan lahan milik Sutrisno di Jalan Tanjung Langsat, RT 07, Kelurahan Handil Bakti.

Di dalam berkas konsinyasi atau yang dititipkan di PN Samarinda, tertuliskan lahan milik Sutrisno terletak di Jalan Lingkar Stadion, asal tanah dari Syahrir. Sementara fakta di lapangan menunjukan, lahan milik Sutrisno terletak di RT 07, Jalan Tanjung, Kelurahan Handil Bakti, asal tanah dari Heri.

“Berkas konsinyasi yang dititipkan di pengadilan cacat hukum. Di dalam berkas itu banyak data yang salah. Administrasi yang dikeluarkan BPN sejak awal sudah tidak jelas. Artinya, sudah ada maladministrasi,” ungkap Guntur kepada media ini.

Yang membuat Guntur heran, surat permohonan konsinyasi tersebut juga diamini PN Samarinda. Dua di antara konsinyasi yang disetujui pengadilan yakni milik Sutrisno dengan surat pemberitahuan penetapan nomor: 08/CONS/2017/PN.Smr, tertanggal 10 Januari 2018, serta milik Syahrun Umar dengan surat nomor:11/CONS/2017/PN.Smr, tertanggal 4 Janurai 2018.

MASIH BERMASALAH: Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda masih dihadang masalah pembebasan lahan milik warga. Terutama di seksi IV dan V daerah Palaran, Samarinda.(DIRHAN/METRO SAMARINDA)

Surat tanpa kop PN Samarinda itu ditandatangani oleh Nurjani selaku juru sita. Di dalam surat tersebut juga dibubuhi stempel PN Samarinda. Adapun untuk pemilik lahan yang dikonsinyasi itu, Sutrisno dan Syahrun Umar belum memberikan tandatangannya pada surat itu.

“Kan sudah nyata-nyata berkasnya maladministrasi. Tapi oleh pengadilan justru dikeluarkan keputusan. Pertanyaan kami dari masyarakat dan selaku kuasa hukum, ada apa dengan keputusan itu,” tanya Guntur.

Permasalahan lain yang mendapatkan sorotan yakni, dasar acuan atau hasil kajian BPN Samarinda dan Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dalam menentukan besaran biaya pembebasan lahan warga. Pasalnya, ada perbedaan harga lahan yang terbilang cukup mencolok dengan lokasi yang berdekatan.

Guntur mencontohkan, lahan milik Mugeni dinilai Rp 330 ribu permeter perseginya dan milik Rohani dinilai Rp 350 ribu permeternya. Namun untuk milik Masrani hanya dinilai Rp 45 ribu permeternya. Sementara lokasi tanah ketiganya sama-sama berada RT 06, Jalan Lingkar, Kelurahan Batuas, Kecamatan Palaran.

“Sifat surat penawarannya rahasia. Kalau ini menggunakan keuangan negara dan sifatnya rahasia, sejauh mana kerahasiaannya?. Sementara lahan masyarakat yang dibayari lebih dari satu orang.  Saya tanyakan ke pihak pertanahan, tapi mereka nggak banyak komentar,” tuturnya.

SUDAH LAPOR KE PEMERINTAH PUSAT

Meski surat keputusan konsinyasi telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda, namun tidak satupun warga mengambil biaya pembebasan lahannya. Selain karena takut bermasalah dikemudian hari, rata-rata warga memilih menyelesaikan dulu masalah hukum tersebut. “Karena tidak ada kejelasan, ya masyarakat jadi enggan mengambil uang pembelian tanah di pengadilan,” ucapnya.

Dia mengaku, masalah tersebut telah dia laporkan ke Presiden Joko Widodo awal Januari 2018. Bahkan data terkait itu telah dia serahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian ATR, dan Badan Pertanahan Nasional, Kapolri, hingga ke Menkopolhukam.

“Alasan kami melaporkan masalah ini ke pemerintah pusat, karena data-data yang dikeluarkan BPN Samarinda sangat meragukan. Apa yang kami lakukan, karena kami memperhatikan keuangan negara. Jangan sampai uang negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

GUBERNUR: 2018 HARUS DIRESMIKAN

Dari hasil peninjauan langsung Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta rombongan di proyek jalan tol, bulan Desember 2017 lalu, mendapati masih banyak masalah sengketa lahan. Terutama di seksi III, II, dan IV.

Heri Susanto, PPTK tol Balikpapan-Samarinda beralasan, lambatnya pengerjaan pembangunan proyek bernilai triliunan rupiah itu, memang karena masalah lahan. Baik sengketa lahan dengan masalah, seperti ganti tanam tumbuh, ataupun karena terkendala izin pembebasan lahan di kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura).

Alokasi anggaran bersumber dari APBN sebesar Rp 530 miliar telah digelontorkan untuk menyelesaikan masalah lahan tersebut. Anggaran itu diberikan pemerintah pusat dalam dua tahapan, yakni Rp 250 miliar dan Rp 270 miliar.

“Yang sudah dibebaskan ada 30 hektare, dari 70 haktare yang akan dibayarkan. Dari KJPP juga sudah mengeluarkan nilai, tinggal dimusyawarahkan dengan masyarakat,” kata Heri sat Gubernur meninjau pembangunan jalan tol akhir tahun lalu.

Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek meminta supaya Dinas PUPR, PT Jasa Marga, dan konsorsium lain dalam proyek tersebut, segera menyelesaikan masalah tersebut. Gubernur bahkan meminta agar masalah tersebut diselesaikan akhir tahun 2017 lalu.

“Saya minta masalah tanah diselesaikan. Saya tidak ingin ada lagi masalah serupa selama tahun 2018. Saya ingin peresmian tol tetap dapat dilaksanakan akhir tahun 2018,” serunya. (drh)

 

Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan
Dengan Panjang 99,02 Km

=Seksi 1 sepanjang 22 Km terdiri dari 5 Segmen dengan Sumber Dana APBD Provinsi Sebesar Rp. 1.425.605.937,- dan diperkirakan selesai pada Akhir Desember Tahun 2018.
=Seksi 5 Sepanjang 11,12 Km dengan Sumber Dana APBN & Loan China Rp. 848.558.119.164,- dan diperkirakan selesai pada Akhir Desember Tahun 2018.
=Seksi 2, 3 & 4 dibiayai melalui Investasi Oleh PT. Jasa Marga sepanjang 66,95 Km dan diperkirakan selesai pada Akhir Desember Tahun 2018.

 

Progres Pembangunan
=Seksi II: Samboja – Palaran I (26,375 Km)
Rencana:  25,574 persen
Realisasi:  26,087 persen

=Seksi III: Samboja-Palaran II (21,90 Km)
Rencana:  34,270 persen
Realisasi:  44,680 persen

=Seksi IV: Palaran-Mahkota II (17,82 Km)
Rencana:  29,152 persen
Realisasi:  33,380 persen

=Progres Lahan Seksi V
Progres Lahan Bebas
Panjang 10.138 Km = 92.250 persen
Luasan 957.080 M2 = 94.740 persen

Lahan Belum Bebas
Panjang 0,852 Km = 7,75 persen
Luas 53.153 M2 = 5,260 persen

Sumber data: Dinas PUPR Kaltim dan PT Jasamarga.

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Back to top button