BONTANGPOST.ID, Bontang – Pemerintah Kota Bontang menggandeng dunia usaha untuk membantu pembiayaan iuran BPJS Kesehatan masyarakat yang tidak lagi masuk dalam cakupan pembiayaan pemerintah pusat.
Sekitar 30 perusahaan di Kota Bontang menyatakan kesediaannya berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) untuk membantu pembayaran iuran BPJS masyarakat.
Skema tersebut disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Senin (7/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bontang.
Neni mengatakan, pemerintah daerah perlu mencari solusi setelah pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan pembiayaan BPJS bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 6 hingga desil 10.
Untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, Pemkot Bontang kemudian berkoordinasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kota Taman.
Hasilnya, sekitar 30 perusahaan menyatakan kesediaannya ikut membantu pembiayaan tersebut.
Setiap perusahaan memberikan kontribusi sebesar Rp10 juta per bulan. Dukungan tersebut diberikan hingga akhir tahun sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kepesertaan BPJS masyarakat.
Dengan jumlah perusahaan sekitar 30, kontribusi yang diberikan mencapai sekitar Rp300 juta setiap bulan.
Neni menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang ikut mengambil bagian dalam skema tersebut. Menurutnya, kolaborasi dunia usaha menjadi penting ketika pemerintah daerah harus menghadapi keterbatasan fiskal.
“Alhamdulillah kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan dan ada kurang lebih 30 perusahaan yang menanggung berbagi dengan tim Kota Bontang,” kata Neni.
Ia menilai kontribusi tersebut membantu pemerintah dalam menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa penanganan persoalan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha turut memiliki ruang untuk mengambil peran melalui program TJSL yang diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Neni mengatakan, kolaborasi tersebut semakin penting karena kemampuan keuangan daerah saat ini harus dikelola secara hati-hati. Terlebih, dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, belanja daerah Bontang turun 5,67 persen menjadi sekitar Rp1,979 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap dituntut menjaga pelayanan dasar, termasuk sektor kesehatan. Karena itu, dukungan perusahaan menjadi salah satu bentuk sinergi untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan.
“Ini sangat membantu buat masyarakat Kota Bontang,” ucapnya.
Pemkot Bontang berharap kolaborasi dengan dunia usaha dapat terus diperkuat, terutama untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
“Alhamdulillah TJSL perusahaan diselaraskan dengan program Pemkot Bontang,” pungkasnya. (ak)
