Bontang

Dualisme Pramuka Masuk PTUN 

BONTANG – Konflik dualisme di tubuh organisasi gerakan Pramuka memasuki babak baru. Di mana ujung dari permasalahan tersebut bakal diputuskan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bontang versi Budi Supriyanto melalui sekretarisnya Misbahul Munir membenarkan telah membawa polemik ini ke meja hijau. Adapun materi yang digugat ialah surat keputusan (SK) yang ditandatangani Kamabicab, dalam hal ini ialah Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

Menurutnya, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tidak menyebutkan bahwa SK ialah buatan dari wali kota. Akan tetapi SK berasal dari kwartir yang berada diatasnya.

“Kalau tingkat cabang yang membuat wali kota, berarti kalau tingkat daerah apa iya yang membuat gubernur. Tidak ada pengurus dari gubernur,” kata Munir.

Kubu Budi Supriyanto optimistis mampu memenangkan perkara ini di PTUN. Jika SK versi Artahnan Saidi diputuskan berlaku, maka Munir memastikan bahwa kubu Artahnan tetap tidak akan diakui oleh Kwartir Daerah dan Nasional.

“Kalaupun menang, mereka (kubu Artahnan, Red.) tetap tidak akan mengikuti kegiatan Pramuka tingkat daerah maupun nasional,” tambahnya.

Sementara versi Artahnan Saidi saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD beberapa hari lalu membenarkan jika sudah masuk ranah hukum di PTUN. Hingga Rabu (7/2) sidang mengenai polemik ini sudah berlangsung sekitar 5 kali. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum Abdul Malik juga memiliki keyakinan tinggi memenangkan proses hukum tersebut.

“Semua orang ke sana (pengadilan, Red.) pasti bawaannya optimis,” kata Malik.

Dalam rapat tersebut dipaparkan bahwa sebelumnya Artahnan telah mempunyai itikad baik pada saat dimediasi oleh Polres Bontang dengan mengajak versi Budi Supriyanto untuk bergabung. Namun, keadaannya bertepuk sebelah tangah, kubu lawan ogah menerima ajakan tersebut.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Agus Haris menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Akan tetapi bila sudah terdapat putusan namun dualisme masih terjadi, maka Komisi I mendesak kepada Dinas Pendidikan agar menarik seluruh guru dan anak yang ikut terlibat dalam masalah tersebut.

“Bentuk sendiri Pramuka tanpa melibatkan yang berkonflik. Kasihan anak-anak belum waktunya dipertontonkan seperti itu,” pungkas Agus Haris. (*/ak)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Back to top button