Kaltim

Calon Wawali Diprediksi Molor hingga Pilgub

BREAKER: “Saya tidak yakin pengisian jabatan Wawali Samarinda bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Tatib pemilihannya saja belum ada. Ibarat bola, pemain dan wasitnya sudah siap, tapi lapangannya belum ada,”. Herdiansyah Hamzah (Pengamat Politik Unmul Samarinda)

KEPASTIAN pelaksanaan pemilihan Calon Wakil Wali Kota (Cawawali) Samarinda pengganti mendiang Nusyirwan Ismail masih menyisahkan tanda tanya. Terlebih setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI mengeluarkan imbauan agar hal-hal terkait proses politik dilaksanakan setelah perhelatan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018.

Terkait itu, Ketua DPRD Samarinda, Alphad Syarif menganggap, imbauan tersebut bukan menjadi sebuah keharusan. Sehingga pihaknya harus menunda pelaksanaan pemilihan Cawawali Samarinda. Karena di sisi lain, DPRD telah membentuk panitia khusus (pansus) yang akan mengodok tata tertib (tatib) pemilihan cawawali nantinya.

“Itu hanya sekedar imbauan. Bisa saja pemilihan dilaksanakan sebelum pilgub. Tapi sebelum pemilihan wawali, kami menunggu rekomendasi calon dari partai pengusung. Sampai saat ini belum ada usulan calon. Kami dari DPRD wait and see saja,” ujarnya, Senin (30/4) lalu.

Pengamat hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah menuturkan, imbauan dari Kemendagri didasarkan pada pertimbangan yang matang. Pemerintah pusat pasti memiliki alasan tersendiri atas imbauan tersebut.

“Saya lihat imbauan itu dilatarbelakangi dua hal. Pertama, rawannya kepentingan politik di tengah pelaksanaan Pilgub Kaltim. Kedua, posisi wawali yang sangat strategis. Sehingga rentan disusupi politik transaksional,” ungkap akademisi yang biasa disapa Castro itu, Selasa (1/5) kemarin.
Selain itu, dia berkeyakinan, pemilihan Cawawali Samarinda akan dilaksanakan setelah Pilgub Kaltim. Sebab, sampai saat ini DPRD Samarinda belum menyusun tata tertib (tatib) wawali.

“Saya tidak yakin pengisian jabatan Wawali Samarinda bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Tatib pemilihannya saja belum ada. Ibarat bola, pemain dan wasitnya sudah siap, tapi lapangannya belum ada,” terangnya.

Castro menduga, DPRD Samarinda saat ini masih dilanda kebingungan. Sebab setelah dua pekan penyusunan pansus, belum ada tatib yang dijadikan landasan pemilihan. Di luar itu, usulan dua orang dari parpol pengusung juga belum jelas. “Kemungkinan dinamikanya alot. Ada tarik ulur yang cukup kencang antara Demokrat, NasDem, dan PKS,” kata Castro.

Walau begitu, di DPRD Samarinda sudah ada perwakilan setiap partai koalisi. Jika DPRD ingin mendorong pemilihan sebelum Pilgub Kaltim 2018, anggota dewan dari partai penudukung Syaharie Jaang dan almarhum Nusyirwan Ismail dapat menjadi penengah di tengah sengitnya perebutan jabatan wawali.

Namun sayang, alotnya perebutan jabatan wawali di tingkat partai politik (parpol) dijadikan alasan bagi DPRD Samarinda untuk memperlambat pemilihan. Selain itu, kondisi politik itu dapat dijadikan alasan molornya penyusunan tatib. “Padahal ketiga parpol pengusung juga ada di DPRD. Jadi seharusnya jembatan komunikasinya lebih mudah,” ujar dia. (*/um)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button