Kaltim

Desak Paslon Suarakan Moratorium

SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim mendesak empat pasangan calon (paslon) yang mengikuti debat publik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, Jumat (22/6) malam ini di Balikpapan, dapat menyampaikan komitmennya. Yaitu komitmen untuk melakukan moratorium Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Benua Etam.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang berpendapat, ada dua pola korupsi yang terjadi dalam pemerintahan. Salah satunya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikutnya, korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan pemberian izin atau lazim disebut gratifikasi. Kata dia, sebagai daerah yang kaya sumber daya alam (SDA), Kaltim tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbesar korupsi di perizinan usaha pertambangan.

“Keduanya sama-sama disebut korupsi. Gratifikasi memang marak di Kaltim. Terakhir dialami Bupati Kukar nonaktif, Rita Widyasari. Itu kepala daerah yang pernah ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Red.) dengan nilai suap paling tinggi tahun ini,” jelas dia dalam aksi Kamisan, Kamis (21/6) kemarin.

Rupang mengurai, setelah terpilih sebagai Bupati Kukar pada 2010 lalu, Rita Widyasari mengobral IUP. Hal itu terjadi karena diduga anak almarhum Syaukani HR itu disponsori pengusaha yang ingin mendapatkan IUP.

“Ada ratusan izin yang diberikan di Kukar. Pernah terjadi penerbitan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Red.) harus mengeluarkan Rp 60 juta. Ini fakta persidangan ketika sidang Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta,” terangnya.

Kemudian fakta berikutnya, ketika terpilih sebagai Gubernur Kaltim, Suwarna Abdul Fatah diduga mengobral IUP pada pengusaha tambang. Rupang menduga, langkah tersebut diambil karena sang gubernur tersandera ijon politik.

“Ini semua bukti bahwa gratifikasi di balik pemberian IUP itu sangat besar. Jadi lahan korupsi paling mengerikan. Apalagi sekarang banyak sponsor paslon dari perusahaan,” katanya.

Potensi pemberian izin, lanjut Rupang, masih belum sepenuhnya tertutup. Pasalnya Kaltim memiliki lahan yang terhampar seluas 12,7 juta hektare. Peluang investasi melalui IUP sangat besar mengingat Kaltim memiliki potensi alam yang belum sepenuhnya terkuras lewat IUP yang tersebar di sebagian besar kabupaten/kota.

Nyatanya, sebut dia, terdapat 1.404 IUP yang sedang ditangani Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebagian besar di antaranya masih menimbulkan pekerjaan rumah karena jauh dari standar clean and clear (CNC).

“Komitmen gubernur terpilih untuk moratorium IUP sangat kami tunggu. Dengan catatan, mereka tidak menerbitkan izin baru. Karena IUP yang sudah ada sudah merusak lingkungan, lahan warga dirampas, dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan ruang hidup dan pertanian terancam punah,” ujarnya.

Rupang juga meminta tim ahli agar menyusun pertanyaan yang mengarahkan paslon berkomitmen agar tidak memperpanjang IUP yang bermasalah, tidak menaikkan status izin yang melanggar aturan, dan mencabut IUP-IUP yang non-CNC.

“Itu yang namanya komitmen konkret. Karena sampai sekarang kami belum melihat satu pun kandidat yang menyatakan bersikap keras terhadap izin tambang bermasalah. Kalau saja mereka berani, maka dapat menutup peluang tindakan koruptif pemberian IUP di pemerintahan,” tegas Rupang. (*/um)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button