Kaltim

RM Tahu Sumedang Diminta Berdayakan Tenaga Lokal 

SAMARINDA – Pengelola Rumah Makan (RM) Tahu Sumedang, Taman Hutan Raya (Tahura), Bukit Soeharno, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara (Kukar), diminta memberdayakan tenaga kerja lokal. Pasalnya, selama beroperasi di wilayah tersebut, pemilik usaha hanya merekrut pekerja dari luar daerah.

Hal itu diungkapkan Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Tahura, Rusmadi, Selasa (17/7) lalu. Kata dia, kepulangan sejumlah pekerja RM Tahu Sumedang selama penghentian sementara operasional usaha tersebut, mestinya dijadikan momen bagi pengelola untuk mempekerjakan warga setempat.

“Masa orang luar terus yang diambil. Kenapa tidak orang-orang di sekitar situ saja. Kami ingin itu yang diperhatikan pemilik usaha. Kita ini kan mau juga mengurangi pengangguran di daerah,” imbuhnya.

Disinggung penerbitan izin operasional RM Tahu Sumedang, Rusmadi mengaku pihaknya sedang memprosesnya. Karena itu, pengelola usaha tersebut diminta bersabar selama pengurusan izin.

“Selama bertahun-tahun beroperasi di sana kan sudah dapat untung banyak. Masa enggak bisa nunggu. Kan ini hanya proses saja. Tunggu saja, ini sedang kami urus,” tegasnya.

Karena itu, sebelum izin tersebut terbit, pihaknya meminta pemilik RM Tahu Sumedang tidak beroperasi. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka pemerintah tidak segan memberikan sanksi.

“Takutnya kalau ada apa-apa, nanti kami yang disalahkan. Apalagi ini sudah terpublikasi secara nasional. Saya sudah kasih tahu mereka, jangan dulu buka. Hargai kami sebagai pemerintah,” ucapnya.

Kata Rusmadi, penerbitan izin tersebut terkesan lamban karena pihaknya perlu berkoordinasi dengan instansi terkait. Salah satunya menunggu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang sedang menggodok aturan pengurusan izin usaha di Tahura.

“Karena yang jelas KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Red.) menyerahkan penyusunan aturan pada pemerintah daerah. Saya sudah menghadap ke Biro Hukum. Insyaallah dalam waktu dekat akan segera kami susun,” jelas Rusmadi.

Dia yakin, aturan tersebut akan diselesaikan pada Juli ini. Dalam aturan tersebut, pemerintah akan menyertakan kewajiban penyetoran pajak bagi pengelola usaha di Tahura.

“Termasuk juga parkir kendaraan. Di situ kan ada retribusinya. Harus ada pemasukan bagi daerah. Karena itu nanti kami akan libatkan Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah, Red.),” ujarnya.

Rusmadi berharap penerbitan izin dilakukan setiap dua tahun sekali. Sebelum izin diterbitkan, pemerintah terlebih dulu membuat standar luas lahan yang akan digunakan.

“Takutnya nanti kalau tidak diatur luas lahannya, mereka bisa memperlebar lokasi usaha. Selain itu, supaya tidak bermunculan warung-warung yang tidak masuk daftar usaha yang telah menerima izin,” tandas dia. (*/um)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga

Close
Back to top button