Kaltim

“Temuan Asetnya dari Zaman Soeharto”

SAMARINDA – Beberapa saat lalu, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Wilayah Kaltim menyoroti beberapa aset Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai bermasalah. Pasalnya aset-aset tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan dan dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengatakan, temuan tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti pihaknya. Untuk keterangan lebih lanjut, ia pun mengarahkan untuk langsung mengonfirmasi hal itu ke Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.

“Sudah ditindaklanjuti. Langsung saja ke BPKAD,” kata Sugeng, Selasa (14/8) kemarin.

Terpisah, Kepala BPKAD Samarinda,Toni Suhartono mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti mengenai delapan temuan BPK Perwakilan Wilayah Kaltim tersebut. Sedangkan untuk permasalahan aset, ia mengatakan memang agak sulit ditangani. Pasalnya, aset temuan BPK itu merupakan aset yang berasal sejak tahun 1990-an.

“Aset-aset Pemkot Samarinda yang disoroti BPK ini seperti tanah. Memang ada aset pemkot yang memiliki fisik namun tidak bersertifikat atau aset pemkot yang sertifikatnya ada namun tidak diketahui dimana lokasi fisiknya karena sudah tumpang tindih dengan lahan milik warga. Rata-rata aset temuan ini berasal dari zaman Soeharto. Dan kepengurusan sertifikat tersebut memang agak sulit,” ujarnya.

Dikatakan sulit, tutur Toni, karena pemilik aset asli telah meninggal dunia. Sehingga pihak pemkot tidak dapat mengonfirmasi mengenai kepemilikan lahan tersebut. Sedangkan ahli waris biasanya menyebut bahwa lahan tersebut milik keluarganya dan tidak pernah dijual.

Hal ini tentunya mempersulit kepengurusan sertifikat lahan milik Pemkot Samarinda. Pasalnya, Toni mengatakan, selama lima tahun terakhir pihaknya telah mengajukan sebanyak 25 sertifikat kepemilikan aset namun hingga kini baru empat hingga lima sertifikat yang baru keluar.

“Kalau aset yang dibeli selama lima tahun terakhir, lebih mudah untuk diinventarisasi karena datanya masih ada. Kalau yang dulu-dulu agak sulit karena datanya sudah tidak ada,” kata dia.

Lebih lanjut, mengenai aset pemkot yang belum terkelola dengan baik lainnya yakni Lapangan Tenis di Gor segiri. Toni mengungkapkan, sebenarnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) GOR Segiri yang harusnya mengelola dan memungut sewa tempat tersebut. Namun hal ini menjadi sulit karena lahan itu sebenarnya milik Pemprov Kaltim.

“Di sana ada empat lapangan tenis, yang dua milik pemkot, sedangkan yang duanya lagi milik pemprov, ya jadi sulit juga,” tutur dia. (*/dev)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button