Kaltim

KPU Diminta Kembalikan Hak Bacaleg 

SAMARINDA – Mahkamah Agung (MA) membatalkan pasal 4 ayat (3) dan pasal 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sehingga  mantan narapidana (napi) korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan seksual anak dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (bacaleg).

Sebelumnya, terdapat bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Pasalnya, tercatat sebagai mantan napi kasus tersebut. Dalam daftar bacaleg Kaltim, tidak ada mantan narapidana tiga kasus tersebut yang dinyatakan TMS oleh KPU. Namun di kabupaten/kota, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar), terdapat beberapa bacaleg yang dihapus karena tercatat sebagai mantan napi korupsi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim, Saipul menyatakan, sejatinya bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU karena tercatat sebagai mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak memiliki hak untuk diloloskan sebagai caleg.

“Tetapi syaratnya mereka harus mengajukan sengketa di Bawaslu Kaltim. Prosedurnya kan begini, ketika dinyatakan TMS oleh KPU, kemudian mereka yang dicoret itu mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu, bisa saja kami proses,” jelasnya, Sabtu (15/9) kemarin.

Waktu pengajuan sengketa tersebut hanya tiga hari setelah pengumuman bacaleg yang bersangkutan dinyatakan TMS. “Jadi waktunya itu sudah lama sekali. Sekira tanggal 20 September ini kan sudah mau diumumkan DCT (Daftar Calon Tetap, Red.),” ungkapnya.

Karena itu, tidak adanya pengajuan sengketa tersebut menandakan seluruh bacaleg yang dinyatakan TMS karena menjadi mantan napi di tiga kasus tersebut gugur dari pencalonan. Namun demikian, evaluasi terhadap gugurnya pencalonan itu berada di tangan KPU.

“Nanti kita tunggu saja di KPU. Itu kebijakan KPU. Bagaimana cara mereka mengembalikan hak warga negara setelah aturan itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang,” sebut Saipul.

Sejak penerapan aturan tersebut, Bawaslu telah mengingatkan bahwa PKPU nomor 20/2018 bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. “Waktu itu ada perbedaan penafsiran di tingkat pusat. Kalau di provinsi dan kabupaten/kota, KPU hanya melaksanakan PKPU itu. Tetapi Bawaslu berpegang pada undang-undang, tidak ada aturan yang melarang mantan narapidana itu untuk menjadi caleg,” jelasnya.

Bahkan setelah Daftar Calon Sementara (DCS) diumumkan, muncul beragam tudingan terhadap Bawaslu. Di mana pengawas pemilu dianggap tidak pro seleksi calon yang bersih dari kasus korupsi, bandar narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.

“Kami disalahkan banyak pihak. Pro mantan koruptor. Padahal kami merujuk pada undang-undang. Bukan berdasarkan persepsi. Kalau cara pandang terhadap anti korupsi itu sama saja. Tetapi ini kan negara hukum. Artinya penyelenggara negara bekerja berdasarkan hukum yang berlaku,” katanya.

Atas dasar itu, KPU diminta membuat mekanisme internal untuk mengembalikan hak bacaleg yang dinyatakan TMS. “KPU perlu membuat semacam ketentuan, bagaimana mengembalikan hak bacaleg yang telah dicoret,” imbuh Saipul. (*/um)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button