Kaltim

Pemprov Didesak Evaluasi Penentuan UMP

SAMARINDA – Gubernur Kaltim Isran Noor diminta mengevaluasi penentuan upah minimum provinsi (UMP). Pasalnya, cara penghitungan upah buruh yang diterapkan pemerintah dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketua Serikat Buruh Borneo Indonesia (SBBI) Kaltim, Nason Nadeak mengatakan, dalam menentukan UMP, pemprov masih merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Seharusnya penentuan UMP itu bukan berdasarkan rumus yang ada di PP itu. Harus berdasarkan survei harga barang di pasar,” imbuhnya, Sabtu (27/10) kemarin.

Dia menyebut, survei tersebut dilakukan di sejumlah pasar di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim. Sedangkan komoditas yang disurvei yakni barang yang menjadi kebutuhan dasar pekerja.

“Nanti dihitung sesuai kebutuhan hidup buruh yang bujangan untuk satu bulan. Bisa saja hasil survei di pasar di kabupaten/kota akan mengurangi atau menambah UMP. Bisa kurang atau lebih dari Rp 2,8 juta,” tegasnya.

Karenanya, Nason meminta UMP yang telah disepakati dari hasil rapat Dewan Pengupahan tidak diputuskan gubernur. Sebab keputusan itu akan mengulang kesalahan yang telah diambil di tahun sebelumnya.

“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta staf ahli gubernur mestinya memberikan masukan terkait itu. Bukan nominal UMP itu yang dipermasalahkan. Tetapi cara penentuannya yang salah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan, upah buruh telah ditetapkan bersama Dewan Pengupahan. Besaran UMP disepakati senilai Rp 2,8 juta. Dalam waktu dekat, dirinya akan segera meneken dokumen upah tersebut.

“Setelah saya teken, barulah masing-masing sektor akan mengatur pengupahannya. Itu kan sebagai dasar pengupahan regional. Masing-masing sektor belum (ditetapkan, Red.),” jelasnya.

Selanjutnya akan dilakukan klasifikasi upah di setiap perusahaan. Langkah tersebut diambil karena setiap perusahaan mesti menetapkan besaran upah yang berbeda-beda.

“Nanti akan ditetapkan upah buruh di toko, perusahaan tambang, dan kebun. Itu yang ditetapkan nilai UMP. Bisa saja lebih dari itu. Yang penting jangan kurang dari itu. Kalau tidak dilaksanakan, ya ada sanksinya,” imbuh Isran.

Terkait usulan dari asosiasi buruh yang menginginkan UMP sebesar Rp 3 juta, Isran mengatakan, besaran upah tersebut sudah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kaltim.

“Karena pertumbuhan ekonomi kita turun. Tidak diukur dari pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional, kondisi seperti itu memberatkan pengusaha daerah,” jelasnya.

Ke depan, usulan tersebut memungkinkan untuk dipenuhi apabila pertumbuhan ekonomi Benua Etam mencapai 5 persen. Dia menargetkan pada 2019 peningkatan ekonomi dapat bertengger di angka 4 persen hingga 5 persen.

“Elastisitasnya pasti ada. Kalau Kaltim, saya kira semua sektor masih memungkinkan untuk lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi sekarang 3 persen. Ke depan bisa lebih tinggi,” ucapnya. (*/um)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga

Close
Back to top button