Kaltim

Dewan: Kenaikan UMK Sepadan 

SAMARINDA – Belum lama ini, Pemprov Kaltim telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim yakni Rp 2,7 juta. Setelah itu, setiap kabupaten/kota akan menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing. Untuk Samarinda, akan ada kenaikan sebanyak 8,03 persen sehingga nilainya diperkirakan mencapai Rp 2,8 juta.

Hal ini pun dikritik oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Mereka menilai bahwa kenaikan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kaltim yang begitu mahal.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti tidak terlalu setuju mengenai hal tersebut. Pasalnya, memang secara keseluruhan biaya hidup di Kota Tepian begitu mahal. Akan tetapi, secara keseluruhan nilai upah tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau pertanyaannya cukup atau tidak cukup, pastinya tidak cukup, lah. Biar gaji Rp 6 juta pun kalau warganya merasa tidak cukup ya mau bagaimana. Namun kembali lagi, penetapan upah itu kan sudah ada ketentuannya dari pemerintah. Sudah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Jadi itulah standar yang kita gunakan,” tutur dia, (3/11) kemarin.

Terlebih, penetapan tidak dilakukan serta merta. Dalam hal ini sudah ada Dewan Pengupahan Kota (DPK) yang juga berisi serikat buruh dan pekerja. Untuk itu, ia percaya penetapan upah sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah kan pasti juga memiliki pertimbangan dalam menetapkan upah,” ujarnya.

Kini yang menjadi permasalahan adalah perusahaan-perusahaan kecil yang kerap membandel dengan tidak menerapkan UMK yang sudah ditentukan Pemkot Samarinda. Sebab, pihaknya pun kerap mendapat laporan mengenai ketidakadilan itu.

Namun, untuk pengawasan dalam hal tersebut merupakan ranah provinsi. Sedangkan pihaknya hanya bersifat menjembatani kedua belah pihak yang memiliki masalah dengan penetapan upah itu.

“Sering sih ada pekerja yang melapor ke sini mengadu kalau upah yang didapat tidak sesuai. Bahkan kasus seperti itu kerap membawa kedua belah pihak hingga ke pengadilan. Namun, kami di sini tidak dapat berbuat banyak selain menjadi wadah atau penengah bagi kedua belah pihak,” kata dia.

Selain itu, pihaknya juga tidak dapat berbuat banyak mengenai kemungkinan untuk meminta kenaikan upah lebih tingggi lagi. Pasalnya, hal tersebut memang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Memang sih sebenarnya UMK Samarinda itu baiknya bisa mencapai Rp 3 juta. Apalagi UMK Samarinda termasuk rendah jika dibandingkan dengan Kukar dan beberapa daerah lainnya. Tapi ya mau bagaimana lagi,” pungkasnya. (*/dev)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button