Bontang

Tak Ingin Ada Lagi Perbedaan

SENIN (3/12) kemarin diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional (HDI). Sebagaimana peringatan tahun-tahun sebelumnya,  para penyandang disabilitas hanya ingin hak-hak mereka bisa terpenuhi. Apalagi, di sektor kesehatan dan pekerjaan yang banyak mengalami perbedaan perlakuan.

Ketua DPC Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Bontang, Dyah Ayu Arifaeny mengatakan, pihaknya telah menggelar lokakarya. Terkait pendalaman Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Pelaksanaan Pembangunan yang berkelanjutan.

“Dua sektor yakni kesehatan, dan pekerjaan, serta ketenagakerjaan yang masih kami perjuangkan,” jelas Dyah saat ditemui di kediamannya, Ahad (2/12) kemarin.

Menurutnya, yang paling dirasakan sangat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yakni dalam hal pekerjaan. Dyah yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris tak bisa menyalurkan ilmunya karena kekurangannya dalam hal penglihatan.

Sama halnya dengan sang suami, Iwan Purnomo yang mengalami low vision. Padahal dalam UU tersebut jelas tertulis bahwa disabilitas bisa terlibat atau dilibatkan dalam hal pembangunan pemerintah. “Bahkan, pemerintah berkewajiban melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan hak-hak penyandang tunanetra di sektor kesehatan,” ujarnya.

Semua hak-hak tersebut, lanjutnya, perlu diperjuangkan demi mewujudkan keadaan yang kondusif bagi penyandang tunanetra. Agar bisa menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan WNI yang cerdas. “Kami juga perlu mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan,” ungkapnya.

Dyah dan Iwan berharap lingkungan, keluarga, masyarakat, pemerintah, juga swasta memberikan kesempatan para penyandang disabilitas untuk berkarya dan mandiri. “Terutama dalam hal kesempatan bekerja. Kami masih sering mendapat diskriminasi. Jadi harapannya bisa diminimalisasi agar dapat ikut berperan dalam hal pembangunan,” pungkasnya.

PEMKOT KOMITMEN PENUHI HAK

Pemkot Bontang berkomitmen memenuhi hak para penyandang disabilitas atau difabel. Hal ini dibuktikan dengan dibukanya kesempatan bekerja di lingkup Pemkot Bontang bagi para difabel.

“Ada difabel yang baru lulus dari kampus, dua orang sudah masuk sebagai pegawai honorer di Bontang,” kata Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni usai menyerahkan langsung bantuan kursi roda kepada 10 lansia di Bontang, Senin (3/12) kemarin.

Neni berujar, pihaknya selalu membuka kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas. Namun memang tak semua bertahan karena ada beberapa yang mengundurkan diri. Selain itu, mereka yang orang tuanya mampu pun lebih memilih resign kerja. “Tapi kami berkomitmen memberikan kesempatan kepada mereka,” tegasnya.

Dalam hal lain, para perusahaan juga BUMN harus berkomitmen terhadap penyandang disabilitas. Mengingat dalam undang-undang disebutkan bahwa satu persen pemberian bantuan bagi para difabel, sementara BUMN dua persen. “Mereka wajib membantu pendidikan gratis, serta membantu bagi yang keluarganya tergolong kurang mampu,” ujarnya.

Untuk memenuhi hak bekerja, Neni memberikan peluang saat penerimaan pegawai. Kesempatan bekerja tersebut biasa ditempatkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) atau di Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Bontang supaya lebih mudah mengontrolnya.

KARTU PENYANDANG DISABILITAS BELUM SAMPAI

Pada peringatan HDI kemarin, Kementerian Sosial (Kemensos) RI meluncurkan Kartu Penyandang Disabilitas. Namun pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-P3M) Bontang mengaku belum mendapat surat resmi terkait petunjuk teknis dari pusat.

Hal ini diungkapkan Kepala Dissos-P3M Bontang Abdu Safa Muha. Padahal di pusat sudah diluncurkan terkait kebijakan kartu tersebut. “Biasanya kalau memang kabupaten/kota juga bakal dibagikan, diminta data jumlah penyandang disabilitas,” jelasnya kemarin.

Namun jangankan peluncuran kartu baru. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga masih banyak yang belum mendapatkannya. “Kami apresiasi kegiatan di pusat yang berkaitan dengan tidak mendiskriminasi masyarakat agar perlakukan terhadap penyandang disabilitas juga sama,” bebernya.

Yang terpenting, lanjut Safa, para penyandang disabilitas tidak dibedakan dengan orang normal lainnya. “Kewenangan kami, kalau ada kartu diluncurkan hanya pendistribusian,” sebutnya. “Tetapi sampai sekarang belum dimintakan data (penyandang disabilitas, Red.),” sambungnya.

Selain itu, Safa mempertanyakan pemberlakukan Kartu Penyandang Disabilitas itu apakah memiliki tenggat umur. Karena seperti alat bantu bagi penyandang disabilitas biasanya jika 60 tahun ke atas mereka tak mau memberikannya.

“Hanya sampai 59 syaratnya. Termasuk apakah ada klasifikasi lain untuk kartu itu atau bagaimana,” ungkapnya yang juga masih belum mendapat petunjuk teknisnya.

Safa menyampaikan, pihaknya masih menunggu petunjuk resmi dari Dinas Sosial Provinsi. Bagaimana pengembangannya serta syarat lainnya terkait Kartu Penyandang Disabilitas. “Kami sambut baik kehadiran kartu itu karena memberikan ruang, akses. Serta persamaan bagi masyarakat lain agar tidak merasa didiskriminasi,” tutupnya. (mga)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button