Bontang

Dokumen Perda RTRW Diminta Dievaluasi

BONTANG – Dokumen Perda RTRW yang sedang diperbaiki oleh pemerintah diusulkan untuk dievaluasi ulang bersama DPRD Bontang. Pasalnya, perlu ada pemetaan area tiap kelurahan secara jelas. Baik area pendidikan, perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, serta lainnya. Pun penyesuaian atau sinkronisasi lahan yang bakal digunakan untuk pembangunan kilang grass root refinery (GRR).

Ketua Komisi I DPRD Bontang yang juga anggota Pansus Perda RTRW Agus Haris mengatakan, alasan revisi Perda RTRW molor karena pemerintah belum sepenuhnya menyerahkan dokumen secara utuh. “Harus dievaluasi ulang dulu, karena dokumen itu murni ada di pemerintah bersama tim kajiannya, barulah dibahas lagi di DPRD untuk kawasan dan peruntukkannya,” jelas Agus Haris, Kamis (13/12) kemarin.

Jika sudah dibahas di dewan, lanjut Agus, dilakukan konsultasi lintas kementerian. Usai itu dilakukan persetujuan substansi ke Kementerian ATR. “Pansus minta petakan dulu tata ruang per kelurahan baru diajukan persetujuan substansi,” ujarnya.

Agus mengatakan agar Perda RTRW tak molor lagi, maka perlu dibangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar tidak saling mempertahankan ego. Sebab, pihaknya harus mendukung pembangunan dan melindungi hak masyarakat yanga terkena dampak perda RTRW.

Terkait penyesuaian lahan kilang atau sinkronisasi lahan diharapkan jangan semata-mata melihat dari pandangan hukum soal keabsahan surat yang dimiliki masyarakat. “Karena yang diganti rugi itu hanya tanam tumbuh bukan lahan,” jelas Agus.

Pasalnya, perlu digunakan pendapat lain yang bijaksana soal legalitas keabsahan surat yang mereka miliki. Karena Agus meyakini masyarakat pun memiliki legalitas mengingat surat tersebut ditandatangani pejabat pada masanya. “Artinya kalau bicara keabsahan surat, tentu sah, karena mereka ketua RT dan kepala desa yang dibentuk oleh pemerintah,” ujarnya sebagai anggota legislatif juga sebagai wakilnya masyarakat.

Namun disisi lain, pihaknya juga sebagai lembaga mitra pemerintah dan menjadi jembatan di antara dua kepentingan. “Kepentingan masyarakat adalah kepentingan hak-hak mereka dan kepentingan pemerintah adalah kepentingan membangun. Artinya boleh suratnya diperiksa keabsahannya lalu buktikan kepada Pertamina yang merupakan lembagai pemerintah dibawah Menteri Keuangan,” katanya.

Agus mengharapkan pemerintah jangan sampai merugikan masyarakatnya sendiri, namun sama-sama cari solusinya. Oleh karenanya pihaknya bakal mengagendakan pertemuan dengan pemerintah dan masyarakat kelompok tani. “Harus diajak bicara dengan baik, minimal ada tawaran karena sama-sama memiliki,” tukasnya. (mga)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga

Close
Back to top button