Bontang

Puluhan Pekerja Tambang Tuntut Hak

BONTANG — Belasan tenaga kerja sopir subkontraktor dari PT Pama Persada beserta eks pekerja di PT Indorent, PT Bagong dan PT Anugerah Emas, menuntut pihak perusahaan menerapkan aturan kerja sesuai peraturan ketenagakerjaan. Hal ini diutarakan karena mereka menyebut selama ini perusahaan tidak memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bagus Wicaksono, Eks karyawan PT Indorent mengatakan, dirinya harus menerima kontrak kerjanya diputus akibat menggagas pembentukan Serikat Pekerja (SP) di PT Indorent. Menurut Bagus, perusahaan mencoba mengintimidasi para karyawan dengan cara akan putus kontrak bagi mereka yang membentuk SP.

“Pasti ada ancaman bagi karyawan yang ingin membentuk serikat, seperti saya ini,” ujar Bagus.

Bagus merinci, dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tempatnya bekerja dulu cukup banyak. Di antaranya, penghapusan cuti tahunan bagi karyawan. Dari kebijakan tersebut, pekerja tidak menerima masa cuti tiap akhir tahun. Selain itu, jam lembur mereka juga tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Contohnya saat hari libur atau hari besar keagamaan. Para karyawan tetap bekerja, namun tidak dihitung lembur. Selain itu, bagi karyawan yang izin sakit meskipun telah mencantumkan surat keterangan dokter, tetap dihitung alpa. Bahkan, gajinya harus dipotong sebesar Rp 275 ribu per hari.

“Saya sudah kerja 6 tahun, tetapi tidak bisa permanen. Justru kontrak saya diputus. Kalau berdasarkan aturan kan, maksimal 2 tahun sudah diangkat permanen,” ujarnya saat menggelar jumpa pers di kediaman Anggota DPRD Baktiar Wakkang, Gang KoI 2, Jalan KS Tubun, Kecamatan Bontang Selatan, Ahad (30/12) kemarin.

Hal serupa juga diungkapkan Yadhi Anto, salah satu sopir bus karyawan PT Anugerah Emas Alihdaya. Dirinya mengaku mengaku sistem penggajian di perusahaannya tidak transparan. Kata dia, pekerja hanya menerima slip gaji secara akumulatif, tanpa mengetahui rincian upah yang mereka terima. Rincian lembur pekerja pun tidak dijelaskan secara detail.

“Kami menuntut pihak perusahaan segera mengubah sistem penggajian dan tata cara pengeloaan jam kerja. Apabila tuntutan para karyawan tak diakomdasi mereka bakal menggelar demonstrasi pekan depan,” ucapnya.

Media ini mencoba mengonfirmasi PT Pama Persada selaku pemberi kerja. Humas PT Pama, Dayat enggan berkomentar terkait masalah ini. Menurut dia, permasalahan tersebut menjadi kewenangan pihak internal subkontraktor.

Dikonfirmasi terpisah, Koordinator Driver PT Indorent, Heldi Meriansyah membenarkan praktik penghapusan cuti tahunan di perusahaannya. Tetapi, penghapusan itu diganti dengan cuti setiap tiga bulan sekali. Durasi masing-masing cuti selama 9 hari. Sementara terkait jam kerja lembur,  dia mengatakan jadwal penetapan jam kerja sesuai dengan jam kerja pemberi kerja (PT Pama). Apabila Pama menetapkan hari libur nasional untuk tidak bekerja, karyawan yang bekerja terhitung lembur.

Namun jika pada tanggal merah perusahaan menetapkan hari kerja, para karyawan dihitung kerja normal. “Itu tergantung internal memo, kalau memang libur nasional kami hitung lembur pekerja. Kalau itu jadwal kerja walaupun tanggal merah kami hitung waktu kerja biasa,” tuturHeldi.

Pihaknya membantah melakukan pemotongan upah bagi karyawan yang sakit atau izin dengan keterangan. Para karyawan yang berhalangan masuk dengan menunjukan keterangan maka bisa diterima. Sementara untuk, status karyawan tetap. Pihaknya mengatakan tidak bisa merekrut karyawan organik. Sebab, status Indorent dari pihak pemberi kerja tergantung tender.

“Kita (Indorent) ini kan hanya proyekan. Jadi tidak ada yang permanen di Indorent,” katanya.

Sedangkan Koordinator Bus, PT Bagong, Gimin saat dikonfirmasi membantah adanya pemotongan upah pekerja sebesar Rp 275 ribu per hari akibat tidak masuk walaupun dengan keterangan. Dia juga membantah adanya penghapusan cuti tahunan di perusahaannya. Sedangkan dugaan larangan membentuk serikat pekerja dan isu status karyawan kontrak di PT Bagong tidak bisa dijelaskan oleh dia.

“Untuk urusan itu saya perlu tanya dulu sama admin perusahaan (Pak Yogi). Dia masih cuti,” bebernya.

Sementara saat Bontang Post mencoba mengonfirmasi pihak PT Anugrah Emas Alihdaya. Tiga kali nomor selulernya dihubungi namun tidak mendapat jawaban dari pihak perusahaan.

Terpisah, anggota DPRD Bontang Baktiar Wakkang menyebut, masalah tenaga kerja di tiga perusahaan ini sudah berlangsung lama. Bahkan sudah ada karyawan yang di PHK karena menuntut hak.

“Jadi Sudah setahun kita kawal masalah ini tapi hingga sekarang belum selesai juga,” tukasnya. (bbg)

 

 

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button