Breaking News

SPBU Terganjal Sengketa Lahan dan Penolakan

BANJARBARU – Meski pembangunannya sudah selesai sejak beberapa bulan yang lalu, namun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jalan Trikora, Kelurahan Guntung Manggis, Landasan Ulin, Banjarbaru belum juga difungsikan. Ditengarai ada sejumlah masalah yang membuat SPBU ini tak kunjung beroperasi.

Dari pantauan Radar Banjarmasin, Selasa (8/1) kemarin, bangunan terletak tidak jauh dari persimpangan antara Jalan Guntung Manggis dan Trikora tersebut tampak sepi. Sebagian lokasinya terlihat masih ditutupi pagar seng.

Kabag Ekobang Kelurahan Guntung Manggis Pandianor mengatakan, tempat pengisian bahan bakar minyak (BBM) itu sebelumnya direncanakan beroperasi pada awal bulan ini. Namun, karena terganjal beberapa masalah membuat SPBU belum bisa diresmikan.

“Ada dua masalah yang mengganjal SPBU. Pertama, karena ada penolakan dari warga. Yang kedua, lahannya ternyata bersengketa,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Namun, dia menyebut saat ini penolakan warga mulai mereda. Setelah mereka tahu bahwa SPBU tersebut terbentur sengketa lahan. “Padahal tahun lalu masalah ini sampai dilaporkan warga ke Ombudsman. Lantaran, mereka menuding pihak SPBU tidak melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan pembangunan,” ucapnya.

Lanjutnya, sengketa lahan sendiri baru diketahui sekitar November 2018. Saat itu, seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah datang bersama tim dari BPN Banjarbaru untuk mengecek batas. “Ternyata lahan pemilik SPBU berada di bagian belakang, bukan di depan. Tapi SPBU dibangun di depan, tepat di pinggir Jalan Trikora,” ujarnya.

Mengetahui lahannya dibangun SPBU, pemilik tanah lalu meminta agar pembangunan dihentikan. Namun, permintaan itu tak ditanggapi oleh pihak SPBU. “Karena tak ada tanggapan, pemilik lahan lalu menggugat pihak SPBU ke Polda Kalsel. Sekarang kasusnya masih diproses di sana,” jelasnya.

Ditanya siapa pemilik SPBU dan penggugatnya, pria yang akrab disapa Pandi ini enggan membeberkannya. “Coba konfirmasi ke Polda saja Mas,” katanya.

Sementara itu, Lurah Guntung Manggis Surowo mengungkapkan, permasalahan pembangunan SPBU di atas tanah orang lain menurutnya bukan salah pihak kelurahan. Ataupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Banjarbaru yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Sebab, saat mengajukan izin pihak SPBU sudah melengkapi berkas.

“Berkas mereka lengkap. Sertifikat tanahnya pun ada. Kami kira mereka membangunnya tepat di atas lahan mereka sendiri. Ternyata di lahan orang,” ungkapnya.

Dia mengaku tidak mengetahui, apakah pemilik SPBU sengaja mendirikan bangunan di lahan orang. Atau memang tidak mengetahui posisi tanah mereka sebenarnya. “Masalah ini mungkin yang akan diungkap Polda,” ujarnya.

Secara terpisah, mantan Kepala PMPTSP Banjarbaru Fahrudin yang menerima permohonan izin mendirikan SPBU juga mengaku tidak tahu. Jika, SPBU dibangun di atas tanah orang lain. “Saya tahunya waktu itu SPBU bermasalah karena ditolak sejumlah warga. Kalau masalah izin, semua lengkap. Maka dari itu, kami terbitkan IMB-nya,” ucapnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Assisten I Bidang Pemerintahan Kota Banjarbaru ini mengungkapkan, pada pertengahan 2018 dilaksanakan beberapa kali mediasi. Antara, warga yang menolak dan pihak SPBU. Supaya dapat menghasilkan kesepakatan. “Tapi, sampai sekarang tidak ada kesepakatan,” ungkapnya.

Pada 2018, saat SPBU masih dalam tahap pembangunan. DPRD Banjarbaru juga menerima keluhan dari perwakilan warga yang menolak adanya pembangunan SPBU. Ada beberapa kejanggalan diutarakan warga saat datang ke kantor DPRD Kota Banjarbaru.

Anggota Komisi II M Subakhi mengatakan, salah satu yang dikeluhkan warga adalah izin. “Warga memperlihatkan berkas izin di kawasan itu adalah IMB untuk perumahan, bukan SPBU,” katanya.

Izin untuk perumahan juga dipertegas dengan adanya surat kuasa dari pemilik tanah. Di surat itu tertulis, pemilik tanah tidak keberatan lahan digunakan untuk membangun rumah. “Dari situ warga protes, kenapa tiba-tiba yang dibangun malah SPBU,” tambahnya.

Dia menyampaikan, dari penuturan warga perubahan site plan dari izin perumahan menjadi SPBU juga belum disosialisasikan ke masyarakat. Namun, anehnya sudah ada surat dukungan dari masyarakat lengkap dengan tanda tangan para warga. “Warga curiga ada yang memanipulasi daftar hadir menjadi surat dukungan, karena awalnya daftar hadir tanpa ada kop surat dukungan,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua RT 14, Kelurahan Guntung Manggis Johansyah membenarkan jika sebagian warga menolak SPBU dibangun di wilayahnya karena tidak memiliki IMB yang baru. ”Sebenarnya IMB SPBU sudah ada sejak 2015. Namun karena tidak adanya kegiatan pembangunan dalam waktu yang cukup lama, maka masa berlakunya sudah mati,” tegasnya. (ris/ay/ran/jpg)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button