Breaking News

Untuk Keperluan Pribadi, Dana Desa Dikorupsi

TENGGARONG–Alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tampaknya jadi sasaran empuk untuk dikorupsi. Sudah banyak kepala desa yang terjerat kasus serupa. Kali ini, kepala desa dan sekretaris Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kutai Kartanegara (Kukar), yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menambah panjang daftar kasus penyelewengan ADD dan DD di Kaltim.

Dua orang yang ditetapkan tersangka yaitu Fatkun Ali Nasir (41) sebagai kepala desa (kades) dan Dedy Roliansyah (41) sebagai sekretaris desa (sekdes). Keduanya disangka berperan dalam kasus penyimpangan ADD dan DD di Desa Sidomulyo tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.873.516.294.

Untuk diketahui, DD merupakan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan ADD dari APBD. Adapun penyerapan ADD dan DD Desa Sidomulyo pada 2017 Rp 1.566.893.072. Namun ternyata pada 29 Desember 2017, saldo rekening Desa Sidomulyo sebesar Rp 0. Sedangkan kas tunai hanya menyisakan Rp 220 ribu.

Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar melalui Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Damus Asa mengatakan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP.

Dari hasil pemeriksaan ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diketahui jumlah kerugian negara sebesar Rp 589.943.294. Sebelumnya, bahkan penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kukar juga meminta audit oleh pihak Inspektorat Kukar.

Ternyata, kata dia, memang ditemukan berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan ADD dan DD Desa Sidomulyo tahun anggaran 2017 tersebut. “Keduanya sudah ditetapkan tersangka setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti untuk memperkuat sangkaan tersebut,” terang Damus.

Pengungkapan kasus ini bermula pada Januari 2018, penyidik mengumpulkan bahan keterangan. Selanjutnya, pada 14 Februari 2018, penyidik menaikkan status kasus menjadi penyelidikan.

Sedangkan tahap penyidikan dilakukan sejak 20 Agustus 2018. Setelah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk pihak perangkat desa serta ahli, polisi yang melakukan gelar perkara pada 18 Desember 2018, akhirnya menetapkan keduanya sebagai tersangka. “Penetapan tersangka dilakukan pada 19 Desember. Sedangkan pemeriksaan pertama sebagai tersangka dilakukan pada 7 Januari,” tambah Damus.

Sejumlah barang bukti yang diamankan polisi seperti dokumen pencairan ADD dan DD tahun anggaran 2017, laporan realisasi penggunaan anggaran APBDes 2017, laporan pertanggungjawaban APBDes 2017, laporan hasil pemeriksaan (LHP) kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim. “Untuk jumlah uang tunai yang diselamatkan sebesar Rp 65.220.000, yang diamankan dari kedua tersangka,” beber Damus.

Dikatakan, modus yang dilakukan tersangka, yaitu dengan melakukan pencairan anggaran. Sebagian uangnya dipakai untuk membiayai kegiatan di desa. Namun, sebagian dana lagi digunakan untuk keperluan pribadi kepala desa. Sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan karena tidak tersedianya anggaran. Selanjutnya sekdes membuat laporan pertanggungjawaban fiktif.

Damus menyebut, Polres Kukar tak hanya kali ini melakukan pengungkapan kasus penyalahgunaan laporan ADD dan DD fiktif. Sebelumnya, dalam kasus korupsi penyimpangan penggunaan dana ADD di Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman. Agus Sahri, mantan kepala Desa Muara Kaman Ilir ditetapkan tersangka, lantaran diduga membuat kegiatan fiktif senilai Rp 459 juta dari ADD 2014.

Selain itu, korupsi ADD 2013 untuk Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong dengan kerugian negara senilai Rp 200 juta. Penyidik Unit Tipikor Polres Kukar menetapkan Hendra, kepala desa saat itu sebagai tersangka.

Diwawancarai terpisah, Kepala Inspektorat Kukar Irfan Prananta mengatakan, dari hasil audit di sejumlah penggunaan ADD dan DD, menurut dia, banyak ditemukan penyalahgunaan. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan perangkat desa dalam menggunakan anggaran tersebut.

Namun sebagian lagi, ada yang terindikasi sengaja melakukan penyimpangan. Di antaranya, dengan modus melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat) ke luar kota dengan tujuan melakukan penyerapan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.

Bahkan, kata Irfan, juga ada yang dengan sengaja memindahkan ADD dan DD ke rekening pribadi untuk keperluan pribadi kepala desa atau aparat desa. Padahal, hal tersebut menurutnya sudah melanggar ketentuan. “Ada juga yang sengaja mengalihkan atau mengubah program rencana penggunaan ADD maupun DD tanpa melalui prosedur. Misalnya tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),” paparnya.

Dia mengharapkan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bisa membina secara maksimal para perangkat desa untuk mengantisipasi atau meminimalisasi terjadinya penyimpangan tersebut. “Ironi sekali karena rata-rata yang kami lakukan audit ada terdapat penyimpangan atau kesalahan dalam penggunaan ADD maupun DD. Faktornya ada yang memang kurang pengetahuan. Ada juga yang karena terindikasi disengaja,” tutup Irfan.

KOMPETENSI TAK SIAP

Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltim telah mengendus peluang terjadinya penyimpangan penggunaan ADD dan DD. Di tengah besarnya harapan pemerintah membangun desa dengan mengalokasikan dana besar, ternyata tidak diiringi dengan kompetensi yang baik.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Timur Ali Wardhana mengatakan, banyaknya ditemukan penyimpangan dalam penyelenggaraan keuangan ADD dan DD, juga mengindikasikan kewenangan anggaran yang besar belum diimbangi dengan pengawasan.

Semestinya, anggaran yang besar bisa diimbangi dengan kompetensi pengelolaan anggaran aparat desa. Mulai keperluan pelatihan kepada aparat desa. Bahkan tidak hanya terkait teknis pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD dan DD. Melainkan juga aparat desa perlu diberikan pengetahuan tentang ancaman hukum, jika melakukan pelanggaran.

“Kekhawatirannya nanti, tujuan dari alokasi dana tersebut malah tidak tercapai. Sehingga, evaluasi perlu dilakukan secara reguler dan berkala. Karena penggunaan dana secara tepat, juga bisa mengoptimalkan fungsi anggarannya,” kata Ali, Rabu (9/1).

Sementara itu, di lingkungan Pemkab Kukar sebenarnya sudah memiliki instansi yang memiliki fungsi pengawasan serta pembinaan ADD dan DD tersebut. Untuk pengawasan secara reguler perlu dilakukan oleh inspektorat. Pengawasan dalam bentuk audit, menurutnya harus dilakukan secara reguler sebagai bahan masukan penyelenggaraan keuangan.

Sedangkan untuk pembinaan, ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa di tiap-tiap daerah. OPD ini juga patut melakukan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat desa. “Seperti kita temukan di lapangan, kompetensi perangkat desa ini juga bisa terpengaruh latar belakang pendidikan. Ada yang masih berstatus lulusan setara SMP. Namun ada juga yang bahkan bergelar doktor. Jadi berbeda-beda,” tambah Ali.

Satu hal yang patut ditekankan dalam pengelolaan dana ADD maupun DD kata dia adalah, transparansi penggunaan anggaran. Termasuk kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di setiap desa. (qi/rom/k8/kpg)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga

Close
Back to top button