Kaltim

Menyulap Tahura Jadi Ibu Kota

SAMARINDA – Setelah Balikpapan, Kukar, dan Penajam Paser Utara, muncul sebagai alternatif ibu kota negara, mengemuka opsi lain; Bukit Soeharto. Nama taman hutan rakyat itu dinilai layak oleh Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa mendatang.

Mantan bupati Kutai Timur itu punya alasan tersendiri memilih Bukit Soeharto. Salah satunya lokasinya yang strategis. Mengapit dua kabupaten; Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU). Menghubungkan dua kota besar Bumi Etam; Balikpapan dan Samarinda.

Belum lagi berbicara ketersediaan lahan yang cukup luas. Serta berada di ketinggian. Sehingga bakal terhindar dari masalah klasik yang selama ini mendera ibu kota Jakarta; banjir.

“Kalau sekadar lahan, Kaltim sangat siap. Saya mengusulkan (dibangun) di Bukit Soeharto. Itu hutan milik negara. Berada di atas ketinggian,” ujar Isran. “Fasilitas penunjang, ada jalan tol, ada dua bandara internasional di Balikpapan dan Samarinda,” sambung dia.

Kendati demikian, Isran tidak ingin dianggap terlalu subjektif mengusulkan lokasi tersebut. Dia menyerahkan hasil kajian dan telaah atas hal itu kepada tim yang telah dibentuk Presiden Joko Widodo untuk memutuskan di provinsi mana yang lebih tepat dan strategis.

Sebab, bicara pembangunan ibu kota negara dan pusat pemerintahan, ada beberapa aspek yang mesti dilihat pemerintah. Di antaranya, daerah itu berada di ketinggian minimal 25 meter di atas permukaan laut. Juga ketersediaan lahan yang memadai serta kemudahan dari sisi pembangunan akses infrastruktur.

“Pada masa Pak Awang Faroek Ishak menjadi gubernur, beliau memang menyarankan PPU sebagai ibu kota negara. Ya, boleh-boleh saja, mana menurut analisis dan kajian saja nanti. Tapi kalau bicara luas lahan, Bukit Soeharto mungkin lebih luas dari PPU,” tuturnya.

Wacana pemindahan ibu kota negara sendiri, diakui Isran, bukan lagi hal baru. Rencana itu, kata dia, sudah pernah diutarakan bahkan sejak Presiden Soekarno beberapa puluh tahun lalu. Ketika itu Bung Karno mengusulkan Kota Palangka Raya di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menggantikan Jakarta.

Ketika itu, Bung Karno menginginkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan Indonesia berada di tengah-tengah republik ini. Saat itu, Pulau Kalimantan jadi opsi yang dianggap strategis karena menghubungkan semua pulau lain di Nusantara.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Gandeng Swasta Kelola Aset Daerah

“Pada masa kepemimpinan Pak Soeharto dan kemudian di era Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kan sudah pernah dicanangkan juga. Sekarang pada masa Pak Jokowi lagi. Kita lihat seperti apa analisis dan kemungkinan-kemungkinannya,” ujarnya.

Bagi mantan ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu, tidak ada yang tidak mungkin jika pemerintah pusat memang serius memindahkan pusat pemerintahan Indonesia ke luar Pulau Jawa. Sebab, dengan begitu, pembangunan tidak lagi tersentral di Pulau Jawa.

“Enggak ada yang enggak bisa direalisasikan. Asal punya keinginan yang tulus. Jangan hiburan-hiburan saja. Sementara ini, kita tunggu dulu hasil kajian tim teknis pemerintah pusat yang melakukan penelitian dan evaluasi yang lebih detail dari semua aspek,” tuturnya.

Namun, jika harus memberikan pertimbangan lokasi, Isran tetap memilih kawasan Bukit Soeharto sebagai lokasi pembangunan pusat ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Sebab, dari sisi infrastruktur, tahura dinilai lebih siap dibandingkan daerah lainnya di Kalimantan.

“Bukit Soeharto itu dekat dengan Bandara APT Pranoto Samarinda dan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan. Di Balikpapan juga ada Pelabuhan Kariangau. Ada juga Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang mau selesai sebentar lagi,” sebutnya.

Pertimbangan lain, dari sisi aspek pembangunan, Bukit Soeharto masih minim pembangunan pemukiman warga. Sehingga memudahkan pemerintah melakukan proses pembebasan lahan. Apalagi kawasan itu termasuk dalam tahura.

“Bukit Soeharto itu bukan hutan lindung, tetapi taman hutan rakyat. Itu bisa dan bagus. Kalau saya sih ke situ saja. Biayanya pasti murah. Enggak banyak penduduk juga di sana. Kalaupun ada penduduk, tapi bukan yang memiliki areal bersertifikat,” usul Isran.

Baca Juga:  Gubernur Kaltim Pantau Pemilu ke Bontang

Senada, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menilai, rencana pemindahan ibu kota negara dan pusat pemerintahan ke luar Pulau Jawa sangat diharapkan. Selain akan membuka akses pembangunan, sentralitasi penduduk juga dapat dipecah.

“Saya kira bagus. Kalau memang serius, pemerintah pusat mungkin sudah bisa menyiapkan pembangunan infrastruktur dari sekarang. Sebab, bicara pemindahan pusat pemerintahan itu tidak sebentar, butuh waktu yang lama, paling cepat 10–15 tahun,” katanya.

Grafis: Kaltim Post

MINIM RISIKO BENCANA

Pengamat Lingkungan dari Universitas Padjadjaran Chay Asdak menilai, ada beberapa pertimbangan Kaltim layak diusulkan dan menjadi kandidat kuat pusat ibu kota Indonesia. Di antaranya, dari sisi dampak bencana, Bumi Etam sangat kecil risikonya.

“Dampak bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, sangat kecil terjadi di Kaltim. Apakah nanti lokasinya di Penajam Paser Utara (PPU) atau daerah Bukit Soeharto, saya kira keduanya bagus saja,” kata dia, kemarin (1/4).

Jika nantinya Kaltim dipilih sebagai pusat pembangunan ibu kota Indonesia, Asdak memberikan catatan kepada Pemprov Kaltim. Menurutnya, disadari atau tidak, pembangunan pusat ibu kota nantinya memberikan dampak lingkungan bagi daerah sekitarnya.

Misalnya, jika pembangunan dilaksanakan di kawasan Bukit Soeharto, pemerintah perlu mewaspadai kerusakan hutan. Apalagi Bukit Soeharto masuk kawasan taman hutan rakyat yang perlu dilestarikan. “Saat ini sudah ada banyak ancaman kerusakan hutan di Kaltim. Ini menjadi tantangan pemerintah,” katanya.

Dari sisi aspek pembangunan, Kaltim memiliki potensi yang cukup bagus. Seperti Kota Palangka Raya, Kalteng, saat ini diketahui laju pertumbuhan pembangunan sudah seperti halnya Kota Jakarta. Dari semua aspek pembangunan, Kalteng juga sudah sangat berkembang.

Baca Juga:  Tambang Ilegal Muncul Karena Tahura Tak Diawasi 

“Tapi kalau di Kaltim, antara PPU dan Bukit Soeharto, saya kira itu pilihan yang lebih tepat. Sebab, pengembangan kota belum terlalu berkembang. Kalau seperti di Balikpapan dan Samarinda, pertumbuhan penduduk dan pembangunan sudah sangat tinggi,” tuturnya.

Menurutnya, jika pembangunan ibu kota dilaksanakan di sepanjang kawasan Bukit Soeharto, akan memberikan imbas postif. Salah satunya, kerusakan hutan yang sudah terjadi di daerah itu bisa dilakukan penataan ulang nantinya.

“Saya kira presiden enggak akan membuat lokasi di ibu kota tidak terurus. Kalau ibu kota di bangun di Bukit Soeharto, itu bisa menjadi titik penentu perbaikan hutan yang ada di daerah itu,” tandasnya.

Sementara itu, pengamat tata kota dari Institut Tekenologi Kalimantan (ITK) Farid Nurrahman memilih mengusulkan PPU sebagai opsi menjadi pusat pembangunan ibu kota Indonesia ke depannya.

Dia menilai, PPU merupakan kawasan pesisir, sehingga sangat strategis dijadikan pusat pembangunan pemerintahan. Sebab, jika melirik negara lain yang melakukan transmigrasi pusat pemerintahan seperti Amerika, Tiongkok, Australia, dan beberapa negara lainnya, rata-rata memindahkan ibu kota ke kawasan pesisir.

“Kawasan pesisir itu jauh lebih baik. Sebab ada hubungannya dengan pertahanan dan keamanan. Tapi kalau dilihat antara Bukit Soeharto dan PPU, saya kira lebih baik didelineasi agar kedua kawasan itu kena dampak pembangunan. Cuma kalau bicara strategis, PPU jauh lebih strategis dibandingkan Bukit Soeharto,” sebutnya.

Farid menyarankan Pemprov Kaltim mulai mengambil peran jika ingin Kaltim dipilih sebagai pusat pembangunan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Di antaranya dengan mulai menyiapkan kajian kelayakan lingkungan dan studi spasial.

“Tapi kajian dampak lingkungan yang lebih diutamakan saya kira. Sebab, ada pembukaan lahan besar-besaran nantinya. Kalau tidak disiapkan perencanaannya secara matang, bisa bermasalah di kemudian hari,” serunya. (*/drh/dwi/k16/kpg)

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close