Nasional

Korupsi Masjid dan Jembatan, Bupati Solok Selatan Resmi Tersangka

JAKARTA – Satu lagi kepala daerah yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu, Bupati Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) Muzni Zakaria. Politikus Partai Gerindra itu disangka menerima suap sebesar Rp 775 juta terkait dengan fee pembangunan masjid dan jembatan di Solok Selatan.

Zakaria tidak sendiri. KPK juga menetapkan owner Group Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBB) M. Yamin Kahar sebagai tersangka pemberi suap. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Zakaria diduga menerima suap pada rentang waktu April-Juni 2018 lalu. ”Diduga pemberian uang dari MYK (Yaman, Red) telah terealisasi,” ujarnya, kemarin (7/5).

KPK sejatinya sudah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan terkait perkara itu. Diantaranya, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Solok Selatan. Bukan hanya itu, KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri (LN) untuk Zakaria dan Yaman kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada 3 Mei lalu.

Basaria menerangkan, dalam perkara ini pemberian uang untuk Zakaria dilakukan secara bertahap. Pertama, sebesar Rp 460 juta diterima Zakaria sebagai fee proyek pembangunan jembatan Ambayan. Uang itu diberikan antara April-Juni 2018 lalu. Perinciannya, Rp 410 juta dalam bentuk uang, Rp 50 juta berbentuk barang.

”Pada bulan Juni 2018, MZ (Zakaria) meminta agar uang diserahkan pada pihak lain, yaitu Rp 25 juta untuk THR pegawai (diserahkan pada Kasubag Protokol) serta Rp 60 juta untuk istri MZ (Suriati),” ungkapnya. Zakaria juga diduga menerima suap terkait pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. Total yang diberikan Rp 315 juta. Uang itu diberikan Yamin melalui bawahan Zakaria.

Basaria menerangkan, Zakaria telah menyerahkan sebagian uang yang diduga suap kepada KPK. Totalnya Rp 440 juta. Duit itu menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini. ”Sikap kooperatif dari pihak-pihak yang diproses secara hukum tentu akan dihargai meskipun tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidananya,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kasus itu bermula pada saat Pemkab Solok Selatan mencanangkan sejumlah proyek strategis untuk tahun anggaran 2018. Diantaranya, Masjid Agung Solok Selatan dengan pagu anggaran Rp 55 miliar, dan jembatan Ambayan Rp 14,8 miliar. Untuk proyek terakhir merupakan tindaklanjut atas bencana banjir bandang 2016 lalu.

Pada Januari 2018, kata Basaria, Zakaria mendatangi kantor Yamin untuk membicarakan pembangunan masjid. Kemudian pada sekitar Februari atau Maret di tahun yang sama, Zakaria menawarkan pekerjaan jembatan Ambayan. ”MZ (Zakaria) memerintahkan bawahannya agar paket pekerjaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang digunakan oleh MYK (Yamin, Red),” terang Basaria.

Atas perbuatan itu, KPK menjerat Zakaria dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Yaman disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sampai saat ini, keduanya belum ditahan oleh KPK. (tyo/jpg)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button