Nasional

Pindah ke Kalimantan, Ini Bayangan Desain Ibu Kota Baru

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota di daerah Kalimantan mulai ada titik terang. Baru-baru ini, draf rencana dan kriteria desain visualisasi ibu kota negara baru banyak tersebar di awak media. Nantinya, pemerintah akan mewujudkan kota yang bertaraf internasional.

Dari draf yang diterima JawaPos.com, pemerintah nantinya akan membangun kota dengan membawa simbol indentitas negara. Salah satunya dengan Monumen Pancasila. Dalam visualisasi gagasan tersebut, monumen pancasila kan dibangun di tengah lapangan yang dilingkari beberapa pohon-pohon rindang.

ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

Dari wujudnya, desain monumen tersebut hampir mirip dengan monumen nasional (Monas) yang ada di Jakarta Pusat. Sama seperti Jakarta, monumen tersebut sekelilingnya akan dilingkari pusat pemerintahan. Salah satunya, tepat di depan monumen itu, terdapat Istana Presiden.

Tak jauh dari situ, ada pula perumahan para menteri dan markas TNI/Polri. Dalam konsepnya, pemerintah mengusung integrasi ruang hijau dan biru pada kawasan tersebut. Nantinya, pemerintah akan tetap mempertahankan ruang terbuka hijau dan hutan dan tetap memperhatikan ketersediaan lahan.

ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

Dalam draf tersebut juga disebutkan bahwa konsep kotanya akan compact dan smart. Artinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional akan diterapkan. Pemerintah juga akan berkolaborasi antara arsitektur modern dengan local wisdom.

Salah satunya, ibu kota nantinya akan dilengkapi dengan moda transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya dengan membangun kembali Mass Rapid Transit (MRT) seperti yang ada di Jakarta.

Baca Juga:  Lokasi Istana Makin Kuat di Daerah Sepaku
ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

Sebelumnya dalam pidato kenegaraan di sidang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan. Namun, Jokowi tidak membeberkan lebih lanjut mengenai kota mana di tanah Borneo yang akan dipilih menjadi lokasi pengganti Ibu Kota Indonesia.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu/Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya memohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke pulau Kalimantan,” kata Jokowi dalam paparannya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

ILUSTRASI: Desain ibu kota baru di Kalimantan. (Istimewa)

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memperkirakan, investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 485 triliun. Diperkirakan, pada tahap pertama, pembangunan dapat dilakukan di sekitar 40 ribu hektare dengan target pemindahan 1,5 juta orang.

Baca Juga:  Pemerintah Jamin PNS Di Ibu Kota Baru Dapat Fasilitas Rumah Tinggal

Dari total kebutuhan investasi itu, Bambang menyatakan sumber alokasi dana yang digunakan dari APBN diperkirakan hanya sekitar Rp 93 triliun. Namun, tidak semuanya diambil dari APBN murni. Melainkan, ada juga yang didapat darikerja sama pemanfaatan aset.

“Investasinya bisa datang dari APBN, dari KPBU, dari swasta, dari BUMN,” kata Bambang di Kantor Ditjen Perpajakan, Jakarta, Jumat (16/8).

Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru diupayakan tidak akan mengganggu sumber penerimaan murni dari APBN. Juga tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN 2020 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Nantinya dimaksimalkan dari kerja sama pemanfaatan aset, baik aset yang ada di wilayah ibu kota baru, maupun aset yang ada di sekitar Jabodetabek,” terangnya.

Baca Juga:  Akhirnya, Ibu Kota Negara Bakal Pindah ke Kaltim

Untuk saat ini, pihaknya tengah membuat rancangan induk (masterplan), urban desain, sampai dengan legal status dari tanah yang akan dibangun pusat pemerintahan. Termasuk juga, soal risiko kebakaran hutan yang digaungkan para aktivis lingkungan hidup.

“Untuk 2020, pada dasarnya sudah diamankan dengan diantisipasi di dua kementerian yang saya sebut (PUPR dan Bappenas). Udah dicek semua, risiko paling minimal. Termasuk risiko dari kebakaran hutan,” pungkasnya. (jpc)

Sumber
Jawa Pos
Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close