Bontang

Tak Pasang CCTV Terancam IMB Dicabut

BONTANG – Peraturan Wali Kota (Perwali) 25/2019 tentang Penyelenggaraan Closed Circuit Television (CCTV) telah disahkan. Dalam regulasi tersebut terdapat sanksi mengikat yakni pembekuan hingga pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi penyelenggara CCTV.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dasuki menyebut langkah persuasif akan dilakukan dalam waktu dekat kepada pemilik bangunan. Wujudnya dengan bersurat kepada pemilik bangunan sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Selanjutnya, ia akan bertemu langsung dengan pemilik bangunan terkait permitaan pemasangan CCTV.

“Kami minta CSR dari instansi maupun perusahaan untuk memasang CCTV untuk membangun Bontang menjadi kota cerdas,” kata Dasuki.

Dalam Pasal 15, pembekuan IMB diberikan apabila telah dilakukan peringatan tertulis. Paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu tujuh hari. Sementara pencabutan IMB dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak pembekuan.

Meskipun demikian, regulasi ini masih dapat berubah. Bergantung dari hasil sosialisasi yang bakal dilakukan oleh Diskominfo dalam waktu dekat. Diketahui, regulasi ini turun untuk mempermudah penanganan ketentraman dan ketertiban umum.

Baca Juga:  Gandeng Jawa Pos National Network, Pemkab Jadikan Perkantoran Bukit Pelangi  Sebagai Smart City 

“Ini kami mengacu Perwali di daerah lain seperti Semarang, Jawa Tengah,” ucapnya.

Adapun tempat pengaturan pemasangan CCTV ialah gedung serta ruang publik tertentu. Dalam Pasal 12, bangunan gedung dijelaskan dapat berupa hunian, tempat ibadah, tempat usaha, tempat sosial, campuran, maupun khusus. Gedung sebagai fungsi hunian meliputi bangunan rumah tinggal yang langsung menghadap ke arah jalan kota serta bangunan berlantai minimal tiga.

Sementara ruang publik ialah jalan, jembatan, ruang terbuka hijau, daerah sekita sungai, terminal, halte, dan fasilitas lingkungan. Di dalam regulasi tersebut tertuang pemasangan harus memenuhi aspek teknis. Meliputi posisi mengarah ke area ruang publik, berbasis internet protokol yang terintegrasi sistem di Command Center, dan penyediaan akses jalur interkoneksi data.

Dijelaskan Dasuki, penyelenggara yang telah menyelenggarakan CCTV sebelum Perwali wajib menyesuaikan paling lambat enam bulan sejak regulasi ini diundangkan. Sedangkan penyelenggara yang belum menyelenggarakan CCTV harus melaksanakan Perwali ini maksimal satu tahun sejak ketentuan ini berlaku. (*/ak/prokal)

Baca Juga:  Biar Mantap..!! Target Tambah 10 CCTV
Sumber
Prokal
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close