Bontang

Soal Pengerjaan Gorong-Gorong, Anggota DPRD Sebut Pihak Inilah yang Salah…

BONTANG – Polemik mengenai pengerjaan gorong-gorong di Jalan HM Ardans, Kelurahan Satimpo mendapat tanggapan dari legislator. Ketua Komisi III DPRD Amir Tosina menyebut, kesalahan melekat pada pihak kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK)

Politisi Partai Gerindra ini menilai bagi pihak kontraktor berkenaan dengan mekanisme kerja. Seharusnya pengerjaan bisa dilakukan tanpa menutup jalan sepenuhnya. “Harusnya dibagi dua. Bisa separuh dikerjain dulu. Ini sekaligus tapi tidak ada solusi,” kata Amir.

Adapun jalan alternatif dipandang tidak terlalu lebar. Sehingga kendaraan roda empat terpaksa harus memutar melalui Jalan Tomat. Akibatnya waktu perjalanan bisa membengkak dua kali lipat.

Baca juga: Sepakat Satu Bulan Rampung, Peningkatan Saluran Drainase HM Ardans Dikebut

Sementara kesalahan bagi Dinas PUPRK ialah terkait perencanaan. Menurutnya, Dinas PUPRK seharusnya memberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum pengerjaan dimulai. Tujuannya agar warga sekitar memahami program pengerjaan ini secara gamblang. Termasuk pengalihan arus lalu lintas saat proyek berjalan.

Baca Juga:  Ruang Sidang Paripurna Rusak Parah

“Ini membuktikan mereka tidak sinergi dalam perencanaannya. Memang kontraktor ini juga tidak benar ini,” ucapnya.

Baca juga: Proyek Drainase HM Ardans, DPUPRK Akui Tak Lakukan Sosialisasi

Senada, Wakil Ketua Komisi III DPRD Abdul Malik mengetahui penutupan jalan sejak sebelum pelantikan dewan. Ketika itu, ia hendak mengantarkan anaknya bersekolah. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kecewa tidak adanya kejelasan pengalihan arus lalu lintas.

“Karena ternyata jalan yang ditunjukkan juga ditutup,” kata Malik.

Ia menyebut penutupan jalan ini mengganggu aktivitas pelajar. Sebab, tak jauh dari lokasi pengerjaan terdapat satu sekolah menengah atas (SMA) negeri. Belum lagi, dua tiga instansi pemerintahan juga tak jauh dari lokasi. Meliputi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kantor Kelurahan Satimpo, dan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Baca Juga:  10 Anggota Pansus Tata Tertib DPRD Terpilih

Rencananya, awal pekan depan Komisi III akan melakukan kunjungan lapangan. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengetahui keterangan dari warga, kontraktor, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Baca juga: Proyek Tak Sesuai Usulan Awal, Peningkatan Saluran Drainase HM Ardans Dipertanyakan

Diberitahukan sebelumnya, kegiatan pengangkatan saluran drainase itu dikerjakan menggunakan dana APBD Bontang tahun 2019, dengan nilai Rp 1,3 miliar. Selain itu, akan diselesaikan selama 129 hari kalender sejak dimulainya 15 Agustus lalu. Dinas PUPRK memastikan pengerjaan ini bakal rampung sebulan lagi. Keputusan ini diambil setelah warga dengan pemenang proyek melakukan pertemuan, Rabu (9/10) lalu. (*/ak/prokal)

Sumber
Prokal
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
Close