Kaltim

Pansus RSI Tinggal Paripurna

SAMARINDA – Posisi panitia khusus (pansus) Rumah Sakit Islam (RSI) yang dibentuk DPRD Kaltim begitu krusial. Kehadiran para legislator di tengah polemik perpanjangan izin RSI menjadi kunci Pemkot Samarinda untuk lepas dari kegamangan yang selama ini melilit.

Rekomendasi pansus yang digawangi Rita Artati Barito di Karang Paci, sebutan kantor DPRD Kaltim, dapat menjadi pertimbangan pemberian izin operasional yang sempat tak jelas arah. Diketahui, pemkot telah membentuk tim khusus untuk memberikan izin operasional ke Yayasan RSI (Yarsi) pasca polemik penarikan hak pakai gedung bekas rumah sakit umum tersebut mengemuka.

Tim ini langsung dipimpin penjabat Sekretaris Daerah (Samarinda), Hermanto. Upaya banding yang ditempuh pemprov jelas membuat pemkot kian bingung dengan kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang menganulir SK Gubernur bernomor 180/K.419/2016 tertanggal 25 Juli 2016. Berkekuatan hukum namun belum final dan mengikat.

Karena itu, pemkot pun menanti rekomendasi yang akan dikeluarkan pansus tersebut. Dibentuk sejak November 2016 lalu, pansus RSI nyatanya telah memiliki hasil. Rita Artaty Barito, ketua pansus tersebut mengaku tinggal menetapkan rekomendasi.

“Jadi tinggal diparipurnakan saja,” ucapnya, kemarin (10/3). Untuk hasil, politikus Golkar itu belum dapat membeber.

Namun, sebutnya, rekomendasi yang diberikan pansus berkutat soal izin yang berhak diberikan pemkot. Sebelumnya, mengemuka jika pemkot sebaiknya memberikan izin sementara agar RSI tetap beroperasional sembari mencari lokasi baru untuk memindahkan aktivitas pelayanan kesehatan.

“Nanti saja, Rabu (15/3) nanti kami paripurnakan. Ditunggu saja,” sebutnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini pun menegaskan, jika rekomendasi itu turut mempertimbangkan putusan PTUN Samarinda yang telah menggugurkan SK gubernur terkait penarikan hak pakai gedung. Terpisah, Yarsi melalui kuasa hukumnya, Aswanuddin, berharap dari rekomendasi pansus perpanjangan izin yang sempat diajukan Yarsi pada April 2016 lalu dapat diterbitkan.

“Tidak usah lihat Yarsi. Lihat saja pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Demi masyarakat juga,” sebutnya.

Izin operasional yang berakhir pada 16 November 2016 lalu membuat RSI mati suri. Hanya bisa memberikan pelayanan darurat. Padahal, warga yang sakit tentu perlu penanganan yang lebih baik yang berpacu dengan waktu. Begitu pun dengan polemik yang berujung hukum.

Baik di PTUN yang telah dimenangi Yarsi ataupun gugatan perdata yang dilayankan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda.

“Sebenarnya, izin kan tidak berpengaruh dengan upaya hukum yang kami tempuh,” ungkapnya. Sebelumnya, Hermanto, penjabat Sekda Samarinda mengaku upaya banding yang ditempuh Pemprov Kaltim jelas membuat kekuatan hukum dianulirnya pencabutan hak pakai gedung harus kembali diuji.

Tak begitu saja kehabisan akal, pemkot pun bersiasat dengan menjadikan rekomendasi pansus DPRD Kaltim sebagai pedoman menerbitkan izin operasional untuk RSI.

“Pansus itu kan mencari solusi terkait izin operasional. Karena itu, opsi terakhir untuk dapat menerbitkannya bergantung rekomendasi pansus,” jelasnya. (*/ryu/riz/kpg/gun)

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Tags

Related Articles

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button