BONTANGPOST.ID, Bontang – Dua orang anggota Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Bontang ditengarai menjadi pendukung pasangan Basri Rase-Chusnul Dhihin. Bawaslu Bontang pun melakukan penelusuran untuk memastikan hal tersebut.
Bontang Post mendapat salinan Surat Keputusan Wali Kota Bontang terkait pengangkatan TAPPD dari. Surat itu diteken Wali Kota Basri Rase pada 3 September 2024.
Dalam surat itu TAPPD diisi oleh enam orang. Dengan komposisi, Ketua; Syarifah Nurul Hidayati, Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Eko Satrya, Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan; Yophie Turang dan Ajizah, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; Hardianto dan Sutrisno.
Syarifah merupakan mantan Asisten 3 Setda Bontang, sementara Ajizah pernah menjabat Kabag Organisasi Setda Bontang, dan Sutrisno merupakan mantan Camat Bontang Utara. Ketiganya kini telah pensiun sebagai birokrat.
Yophie Turang dikenal sebagai akademisi dan profesional, pun dengan Hardianto sebagai kepala STITEK Bontang. Sedangkan Eko Satrya dalam beberapa kesempatan mengklaim sebagai Tenaga Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) Bontang.
TAPPD mendapat penugasan untuk membantu wali kota. Termasuk pendampingan kepada OPD. Mereka bertanggung jawab langsung kepada wali kota. Masih dalam surat yang sama disebutkan bahwa beban biaya yang timbul dibebankan pada APBD Bontang.
Yang menjadi sorotan adalah beberapa di antara mereka diduga merupakan simpatisan Basri Rase-Chusnul Dhihin.
Yophie Turang, misalnya, dia ikut dalam deklarasi dukungan Komunitas Etnis Manado Bontang kepada pasangan calon nomor urut 1 di Pilkada Bontang itu. Yophie kini masuk dalam radar Bawaslu Bontang.
“Ini murni dukungan saya secara pribadi. Tidak salah kan kalau mendukung?” kata Yophie, saat dikonfirmas terkait keterlibatannya.
Bawaslu juga tengah menelusuri keterlibatan Eko Satrya. Dia diduga ikut menyosialisasikan program Basri-Chusnul. Meski begitu, dia membantah jika disebut melakukan kampanye untuk wali kota petahana.
Dia menyebut tulisan tersebut ditujukan untuk mengulas program paslon yang dikorelasikan dengan program kepala negara. Dari pandangannya sebagai pengamat politik.
“Jadi bukan ditujukan untuk mengkampanyekan salah satu paslon, karena tidak ada unsur ajakan di dalamnya,” tuturnya. (*)
